Legitimasi sertifikat lulusan Prakerja masih menuai pertanyaan. Pelatihan yang memperoleh sertifikat itu memang bisa menjadi nilai tambah bagi mereka yang melamar pekerjaan nanti. Tetapi bagaimana soal keabsahan sertifikatnya. Bagaimana soal standardisasi yang dipakai oleh platform penyedia pelatihan online. Standar apa yang mereka pakai dan seterusnya.
Kampusdesa.or.id–Program kartu Prakerja gelombang pertama resmi bergulir. Beberapa orang yang dinyatakan lolos saat ini dipastikan sedang sibuk menyelesaikan pelatihannya. Meski demikian nampaknya program tersebut tak lantas sepi untuk dibahas lebih lanjut.
Selain dinilai sarat konflik kepentingan, berseliweran banyak pemberitaan yang membahas program tersebut belum terlalu dibutuhkan masyarakat saat ini. Saat pandemi semacam ini, masyarakat lebih membutuhkan bantuan yang sifatnya riil dan bisa langsung digunakan seperti bantuan tunai, sembako atau bantuan pokok lainnya daripada mendapat pelatihan daring (online). Selain belum begitu diperlukan, lulusan program Prakerja perlu ditakar ulang lagi.
Seorang warganet Twitter bernama Bening Muhammad (@beningtirta) coba membahas program Prakerja lebih dalam. Mahasiswa Ph.D dari NTU Singapura itu memaparkan rangkuman diskusi alumni The University of Manchester ’15. Beberapa poin diskusinya yaitu mempertanyakan ulang urgensi Prakerja saat pandemi justru banyak membuat industri merumahkan karyawannya, soal akses internet stabil yang belum merata ke semua daerah di Indonesia, biaya paket pelatihan yang sebenarnya bisa diakses secara gratis lewat Youtube dan masih banyak lagi. Beberapa hal menarik dari pembahasan tersebut soal kualitas lulusan, legitimasi sertifikat pelatihan dan tingkat kemampuan (skill) penerima program Prakerja.
Bicara soal kualitas lulusan, banyak model manajemen yang bisa dijadikan bahan pendekatan. Salah satunya tentang model manajemen ISO 9001:2008. Model ini sudah banyak diadopsi oleh sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia.
Secara singkat, ISO 9001 mendasarkan pada pola Plan-Do-Check-Action (PDCA). Selain itu, ISO 9001 juga berpijak pada pendekatan proses, penekanan pada pelanggan, penekanan berkesinambungan (continual improvement) dan penekanan pada peranan serta tanggung jawab manajemen puncak terhadap sistem penjaminan mutu.
Bila lulusan Prakerja dihadapkan pada pendekatan diatas, misalnya penekanan berkesinambungan (continual improvement), apakah ada perbaikan yang berkesinambungan terhadap mutu lulusan Prakerja. Atau pada pijakan lain semisal peranan serta tanggung jawab manajemen puncak tentang program Prakerja. Masih belum ada titik jelas akan kemana lulusan Prakerja. Akankah mereka benar-benar diarahkan pada sektor pekerjaan bidang industri, menjadi pekerja informal seutuhnya, menjadi pengusaha secara kaffah, masih belum jelas terbaca arahnya.
Legitimasi sertifikat lulusan Prakerja masih menuai pertanyaan. Pelatihan yang memperoleh sertifikat itu memang bisa menjadi nilai tambah bagi mereka yang melamar pekerjaan nanti. Tetapi bagaimana soal keabsahan sertifikatnya. Bagaimana soal standardisasi yang dipakai oleh platform penyedia pelatihan online. Standar apa yang mereka pakai dan seterusnya.
Standardisasi diatas penting dibahas lebih lanjut karena akan memberi dampak kepada orang banyak. Dengan standardisasi yang jelas, minimal level kemampuan (skill) pengguna program Prakerja dapat diketahui. Nantinya standar tersebut dijadikan bahan penilaian oleh pemangku kebijakan, sektor industri hingga masyarakat tentang manfaat dari Prakerja. Standar yang jelas juga bisa dijadikan sarana untuk mencapai adanya kesamaan kualitas. Dengan adanya kesamaan kualitas, diharapkan tercipta persaingan yang sehat dan jujur.
Selain standardisasi, kemampuan (skill) lulusan program Prakerja juga perlu dipertanyakan. Seseorang dikatakan lulus dari program tersebut ketika dinyatakan selesai mengikuti pelatihan dari Mitra pelatihan yang telah ditunjuk. Belum ada kriteria atau indikator yang jelas tentang ukuran kemampuan lulusan, apakah lulusan tersebut berkemampuan dasar, menengah atau atas (ahli).
Ketidakjelasan diatas tentu membuat pusing bagian personalia sebuah perusahaan. Bila sebuah perusahaan membutuhkan karyawan berkemampuan menengah, lalu ternyata lulusan program Prakerja hanya berkemampuan dasar, hal ini menjadi buah simalakama. Di satu sisi, lulusan Prakerja ingin mendapat pekerjaan, namun di sisi lain, perusahaan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
Tersisanya ketidak jelasan diatas harusnya dijadikan pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk menghasilkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Bila tidak, dikuatirkan akan muncul kebijakan lain yang tetap saja tak tepat sasaran, tidak memperhatikan asas analisa kebutuhan, dan hanya bisa mengguncang kas negara.
Discussion about this post