Diskusi Mengatasi Kemiskinan dan Riwayat Alat Bantu Pemerintah

Kampusdesa.or.id-Kemarin saya tidak jadi menyimak diskusi di pendopo tentang peran pemuda dalam pemberantasan kemiskinan. Karena, baru datang dan menyimak pengantar dari moderator, anak saya mengajak pulang. Maklum karena tugas utama saya siang kemarin adalah menjemput anak di Pendopo, karena ia sudah dijemput dulu Ibunya dan ibunya yang punya kewajiban untuk menyimak diskusi itu.

Tema kemiskinan itu cukup menarik. Sebab kemiskinan adalah situasi yang bisa dibicarakan dengan nada memberi harapan dan ketika dibuat retorika yang bagus, ia bisa mendatangkan harapan besar pada si pembuat janji-janji untuk mengatasi kemiskinan.

“Kemiskinan itu harus diurai. Mulai dari kontradiksi polok relasi material ekonomi, hingga problem-problem ikutannya yang kadang dianggap sebagai problem pokok”

Tapi setidaknya kemiskinan itu harus diurai. Mulai dari kontradiksi polok relasi material ekonomi, hingga problem-problem ikutannya yang kadang dianggap sebagai problem pokok. Meski arah diskusi di atas panggung kemarin sebenarnya tidak akan cukup membedah itu. Tapi saya tertarik karena setidaknya ada frase “peran pemuda” dalam mengatasi kemiskinan. Pertanyaan yang paling tepat diajukan tentunya adalah tentang bagaimana peran kaum muda mengatasi kemiskinan?

Saya hanya membayangkan bahwa ada beberapa pilihan untuk atasi kemiskinan. Cara-cara ini keluar dari narasumber, lalu kita tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi mengatasi kemiskinan. Tentu pilihan-pilihan bisa diambil oleh para generasi muda sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing.

Salah satunya, misalnya, membagi kekayaan orang kaya ke orang miskin. Misalnya konsep zakat sudah bagus. Di sini, berarti istilahnya sistem charity atau kedermawanan. Yang kaya berderma. Ini adalah aksi heroik dan punya legitimasi kuat dalam moral dan reliji (agama).

Tapi kalau berderma ini memang punya efek akan memunculkan banyak ketergantungan. Demikian juga sistem penjaminan sosial di mana masyarakat dikasih uang tunai. Tapi mungkin menariknya jika uang (cash money) yang disalurkan benar-benar dipakai untuk kegiatan sebagaimana diharapkan. Benar-benar untuk pendidikan, kesehatan, gizi, dll. Bantuan tak sia-sia. Ini seperti dilakukan program PKH (Program Keluarga Harapan) yang memang sudah diakui secara global dan diterapkan di beberapa negara.

Kegiatan berderma dari komunitas masyarakat juga baik. Hanya saja kelemahan model charity ini juga ada, misalnya si pemberi bisa mempolitisir untuk kepentingan, bisa untuk meraup suara dalam pemilihan, bisa juga sekedar untuk narsis-narsisan. Memberi lalu difoto, dan si pemberi merasa bak pahlawan. Kalau programnya dari duit negara, secara aturan memang tidak bisa dipolitisir secara sepihak. Tidak perlu juga exposure yang begitu narsistik.

Tapi kesadaran untuk berderma ini memang sangat penting sekali. Kompetisi berderma di era medsos menjadi semarak, dilakukan oleh berbagai komunitas. Bukan hanya calon kepala desa, calon anggota legislatif, dan calon bupati dan wakil bupati ketika memasuki masa pemilihan—tapi antar komunitas medsos juga berkompetisi untuk tampil sebagai penderma dan mem-posting di medsos.

Biasanya kalau berderma memang harus ikhlas, bahkan konon ada sebagian kalangan yang berpendapat bahwa kalau memberi itu harus diam-diam dan bahkan tidak ditunjuk-tunjukkan. Mungkin di era medsos hal itu sulit. Positifnya, ketika memberi atau menyumbang lalu dimedsoskan, mungkin bisa menginspirasi yang lain. Kebaikan menularkan kebaikan. Semoga bukan kompetisi antar komunitas atau antar individu untuk saling merasa eksis karena memberi. Kita harus berpersepsi positif bagi bangkitnya aksi karitas dari berbagai komunitas.

“Problemnya, apakah alat tersebut diberikan pada orang-orang yang memang membutuhkan? Ataukah bantuan alat hanya sekedar penyerapan anggaran”

Ada pula jalan pemberdayaan. Jadi orang yang dianggap miskin diberikan keterampilan, alat, dan bahkan juga modal (atau semuanya, termasuk pelatihan). Tapi juga ada juga yang diberikan alat atau sarana saja. Problemnya, apakah alat tersebut diberikan pada orang-orang yang memang membutuhkan? Ataukah bantuan alat hanya sekedar penyerapan anggaran.

Saya pernah melihat sendiri tentang hal ini. Kebetulan ibu saya yang dulu berdagang ikan di pasar pernah mendapat bantuan dari pemerintah. Satu alat berupa alat tempat pembakaran ikan. Satunya kotak/boks tempat penyimpanan ikan. Lucunya, keduanya akhirnya tidak dipakai. Alat untuk pembakaran ternyata tak digunakan karena kurang enak dipakai, terlalu lebar. Dan hasil pembakarannya lebih bagus jika dibakar dengan alat menggunakan batu bata sebagai “amping-amping” perapian dan meletakkan sapit ikan (ujung dan pangkal Sapit, terbuat dari bambu).

Yang boks juga tidak terpakai. Kenapa, tempatnya terlalu besar, terlalu lebar dan tinggi. Alat itu terlalu besar untuk pedagang kecil seperti Mbok Fatonah (ibu saya) dan pedagang-pedagang ikan lainnya. Malahan, boks itu akhirnya saya pakai untuk menyimpan arsip, beberapa buku, dan kliping-kliping koran yang saya buat sejak kuliah.

Posisi boks itu sekarang di rumah kami yang berada di Karangan, bukan lagi di Prigi rumah ibu saya yang sudah meninggal lima tahun lalu. Bukan Mbok Fatonah saja yang tidak menggunakan alat yang merupakan bantuan dari pemerintah. Ada juga beberapa pedagang yang mengalami hal yang sama.

“Problem bantuan barang seringkali seperti itu. Yang didahulukan biasanya adalah pokoknya ada pengadaan barang untuk menyerap anggaran atau kegiatan pengadaan barang”

Menurut suami saya, problem bantuan barang seringkali seperti itu. Yang didahulukan biasanya adalah pokoknya ada pengadaan barang untuk menyerap anggaran atau kegiatan pengadaan barang. Bahkan kadang pada pencarian kelompok sasaran juga dilelang. Kalimat tawarannya ada yang begini: “Mau kami kasih bantuan barang senilai sekian, tapi tolong ‘susukan’ (uang kembalian) ke kami ya. Berani nggak? Kalau nggak berani aku tawarkan ke yang lain!”

Dilihat dari kisah-kisah demikian itu, setidaknya kita masih menghadapi beberapa mentalitas SDM baik di kalangan si miskin sendiri maupun pihak yang merasa atau ingin membantu si miskin. Diskusi tentang mentalitas ini tampaknya rumit. Tetapi sebenarnya bisa diurai. Relasi kuasa yang terkonstruksi bisa dibongkar (didekonstruksi).

“Berbagai cara dan strategi melawan kemiskinan harus dilakukan bersama-sama bagi kaum muda yang merasa punya posisi dan peran untuk berbuat”

Cara pemberdayaan maupun model “charity” sama-sama penting untuk dilakukan. Kontrol terhadap kebijakan pemerintah agar mau dan mampu mengatasi kemiskinan juga penting untuk dilakukan. Berbagai cara dan strategi melawan kemiskinan harus dilakukan bersama-sama bagi kaum muda yang merasa punya posisi dan peran untuk berbuat.