Jika nanti diputuskan adanya himbauan pemerintah agar masyarakat tahun ini menunda mudik saat lebaran, pasti membuat masyarakat yang berada di perantuan terancam tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Lantaran virus corona yang melanda bangsa Indonesia saat ini mengancam aktifitas mudik masyarakat di perantauan dan program pemerintah berupa mudik gratis seperti tahun-tahun sebelumnya tidak bakal ada lagi.
Kampusdesa.or.id–Wabah virus corona telah mengubah tatanan dan peradaban dunia. Mulai dari ekonomi anjlok, ketahanan pangan menurun, akses pendiddikan berganti daring, fasilitas kesehatan jadi prioritas, dan mobilisasi manusia dibatasi.
Sebentar lagi kita –umat muslim bersuka cita menyambut bulan Ramadhan. Namun tampaknya Ramadhan tahun ini berbeda. Sejak adanya wabah virus corona, kebijakan larangan ke luar rumah, berkumpul, dan melakukan aktivitas ramai. Sedangkan bulan Ramadhan adalah bulan di mana ada aktifitas-aktifitas berjamaah. Baik itu tadarusan, terawih, buka bersama, dan kegiatan semarak lainnya.
Jika wabah virus ini grafiknya tidak turun, kecil kemungkinan kegiatan tersebut boleh dilaksanakan. Mengingat masjid juga kebanyakan ditutup. Ibadah beralih di rumah saja. Himbauan ini tentu ada dampak negatif dan positifnya. Di sisi lain bulan Ramadhan menjadi sepi tapi kebaikannya dapat kumpul dengan keluarga dan tidak tertular virus corona di luar sana.
Selain kebijakaan sebelum bulan puasa, baru-baru ini pemerintah Indonesia mengeluarkan “wacana” aturan mengenai larangan mudik (pulang ke kampung halaman). Sebagian menuai pro dan kontra. Gimana tidak, sudah menjadi kebiasan para perantau baik itu sekolah maupun kerja pasti ingin mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena mudik lebaran sudah menjadi buya masyarakat Indonesia yang dilakukan setiap tahunnya.
Baca juga: Mudik dan Perjumpaan Kota-Desa
Jika pandemi ini belum berakhir. Saya sebagai salah satu orang perantauan jauh dari kampung halaman pasti terancam gagal mudik. Apalagi saya cukup mengikuti perkembangan (update) di desa. Beberapa warga memblokade jalan masuk kampung. Spanduk bertuliskan “kami menolak warga rantau mudik lebaran”, “stop mudik atau bikin sakit orang sekampung”, atau “sayangi keluarga di rumah dengan tidak mudik” ada di berbagai sudut kabupaten.
Saya cukup memahaminya. Reaksi atau sikap ini tentu akibat kepanikan dan rasa takut warga. Kita juga sama-sama tidak tahu ketika pulang nanti membawa virus dan menularkan ke keluarga kita atau tidak. Tentu dalam kekhawatiran ini harusnya ada kebijakan yang lebih tepat baik itu tahap isolasi atau karantina terlebih dahulu. Namun, semua tergantung kembali lagi kepada kebijakan pemerintah. Karena sampai saat ini masih belum diputuskan.
Mengingat sebelumnya, Okezone.com tanggal 14 April 2020 melansir data hasil survei yang dilakaukan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Balitfo), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kepada 3.931 kepala desa di 53.808 desa terkait kegiatan mudik lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19. Hasil survei menunjukan sebanyak 89,75% kepala desa menolak kegiatan mudik. Sedangkan sisanya setuju dengan kegiatan tersebut.
Karena itu, mayoritas masyarakat yang stay at home mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan larangan mudik lebaran. Pasalnya, tindakan tegas hanya bisa diberlakukan pemerintah pada masa darurat. Sedangkan perayaan hari raya Idul Fitri sendiri diprediksi akan jatuh pada Mei 2020. Di mana bulan Mei diperkiraan merupakan puncak pandemi Covid-19 di Indonesia. Itu artinya, pemerintah jelas bakal mengambil langkah terbaru terkait kebijakan mudik dan status darurat virus corona menjadi diperpanjang.
Saat ini kebijakan tersebut sedang digodok oleh pemerintah. Masih dalam tahap pembahasan dan didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya benar akan adanya pelarangan. Keputusan ini belum ditok palu.
Saat ini kebijakan tersebut sedang digodok oleh pemerintah. Masih dalam tahap pembahasan dan didiskusikan apakah mudik akan dilakukan seperti biasa atau ada peninjauan ulang, atau bahkan ekstremnya benar akan adanya pelarangan. Keputusan ini belum ditok palu.
Beda halnya bulan Maret lalu, kepala BNPB Doni Monardo tegas menyatakan bahwa “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Mudik membuka peluang penyebaran (virus corona) ke seluruh Indonesia,” (CNN Indonesia, 25/03/2020). Seperti diketahui, mudik dianggap sebagai salah satu kegiatan yang punya potensi besar terhadap penyebaran virus corona.
Di lain sisi, jika nanti diputuskan adanya himbauan pemerintah agar masyarakat tahun ini menunda mudik saat lebaran, pasti membuat masyarakat yang berada di perantuan terancam tidak bisa pulang ke kampung halamannya. Lantaran Pak Presiden Jokowi pernah mengatakan jika sampai hari ini jumlah pasien positif virus corona di Indonesia terus bermunculan, diprediksi wabah pandemi Covid-19 yang melanda bangsa ini akan berakhir di akhir tahun 2020.
Lantas, sudah barang tentu situasi dan kondisi seperti ini akan mengancam aktifitas mudik masyarakat di perantauan dan program pemerintah berupa mudik gratis seperti tahun-tahun sebelumnya tidak bakal ada lagi.
