Politik Praktis dan Distorsi Pengabdian

KampusDesa–Melihat tingkah polah para politisi negeri ini membuat saya teringat perkataan Sujiwo Tejo dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta beberapa waktu lalu. Ia mengkritisi gaya komunikasi para politisi yang meramaikan kontestasi pemilu 2019. Hal yang menurutnya memprihatinkan sekaligus menggelitik adalah seringnya para politisi itu mengatakan bahwa semua yang mereka lakukan adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Menurut Sujiwo Tejo, perkataan seperti itu hari ini justru terdengar lucu. Masyarakat sudah banyak yang tidak mempercayainya.

Ketergelitikan Sujiwo Tejo ini memang ada benarnya. Betapa istilah-istilah yang dulunya memiliki makna yang dalam dan menggugah jiwa, hari ini telah banyak terdistorsi oleh ulah manusia sendiri. Satu di antaranya adalah istilah pengabdian.

Pengabdian berasal dari kata “abdi” (dalam bahasa Arab “abdun”) yang kalau kita merujuk pada KBBI berarti “hamba”. Dengan demikian, pengabdian berarti aktivitas penghambaan diri. Kata  ini pula yang merupakan akar kata ibadah. Yaitu aktivitas menghambakan diri kepada Tuhan dengan menjalankan segenap kewajiban dengan dasar ikhlas dan penuh kecintaan.

Jika merujuk arti tersebut, pengabdian dapat kita maknai sebagai kerelaan dan kesiapan melakukan dan memberikan apapun sebagai perwujudan kesetiaan, kecintaan, hormat, dan sayang yang dibungkus dengan keikhlasan. Dengan demikian dalam pengabdian tidak ada “udang di balik batu”. Orang yang mengabdi all out mentasyarufkan dirinya untuk apa yang dicintainya itu. Sehingga dengan sendirinya, pengabdian menegasikan riya’ atau pencitraan.

Dalam politik praktis negosiasi kepentingan, apapun bentuknya, sulit untuk dihindari. Deal-deal dan tawar menawar selalu terjadi. Bahkan sering kita dengar dalam tahun-tahun politik, transaksi “kursi” kementerian dan dewan atau kursi-kursi yang lain sudah menjadi hal yang wajar

Nah, apakah hal tersebut pas jika disandingkan dengan politik praktis? Entah mengapa rasanya nalar ini sulit menerima. Sebagaimana yang kita maklum bersama, bahwa dalam politik praktis negosiasi kepentingan, apapun bentuknya, sulit untuk dihindari. Deal-deal dan tawar menawar selalu terjadi. Bahkan sering kita dengar dalam tahun-tahun politik, transaksi “kursi” kementerian dan dewan atau kursi-kursi yang lain sudah menjadi hal yang wajar.

Karena realita inilah, maka ketika ada politisi yang mengumbar janji-janji politiknya bahwa semua yang dilakukannya adalah demi kepentingan bangsa, dan negara rasanya bibir ini sulit menahan diri untuk tidak tersenyum kecut. Akibatnya, kata-kata ini kini tak lagi mampu menggelorakan nasionalisme. Namun justru menjadi hal yang kian tabu dan abu-abu.

Apalagi jika kita melihat gaya kampanye para peserta pemilu dan para relawan mereka yang semakin kekanak-kanakan dan jauh dari kedewasaan berdemokrasi sekarang ini. Perang yang meraka lakukan bukanlah peraang program, tapi malah perang diksi. Mereka sibuk saling serang hinaan dan julukan-julukan buruk. Cebong, kampret, genderuwo, dan sontoloyo yang tidak tahu apa-apa harus jadi korban. Hal ini tentu semakin memantapkan kita bahwa sungguh sulit menerima janji politik atas nama pengabdian pada bangsa, dan negara yang keluar dari mulut mereka.

Mengapa mereka tak belajar pengabdian kepada kyai di pesantren? Yang telah mewakafkan dirinya untuk Tuhan dan umat. Atau kepada guru madrasah di pelosok desa sana? Yang rela digaji tak seberapa asal dapat mengamalkan ilmunya. Atau kepada sukarelawan di lokasi-lokasi bencana? Atau kepada para penggerak masyarakat desa yang sudah mewakafkan dirinya demi kepentingan bersama?

Jangan bicara mengabdi jika ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan perut sendiri.[]