Mewujudkan kedaulatan pangan tanpa memberdayakan petani ibarat pungguk merindukan bulan. Mustahil tercapai. Masih banyak PR yang harus segera diselesaikan, sebelum para petani bernasib seperti ayam yang mati di lumbung padi.
Seringkali ketika ngobrol perihal bertani dengan adik ipar, tetangga, maupun bapak-bapak yang baru saja bertemu, berbagai perasaan membuncah di hati saya. Ada gregetan, miris, prihatin, optimis, dan masih banyak yang lainnya. Namun satu kesimpulan yang saya peroleh adalah bertani di Indonesia sekarang ini ternyata tidak mudah.
Para petani, yang ngobrol dengan saya, mengeluhkan banyak hal. Pertama, musim yang sulit diprediksi. Kita semua bisa merasakannya hari ini, bahwa lamanya musim hujan dan musim kemarau sungguh sulit diprediksi. Jaman SD dulu kita diajarkan bahwa musim hujan berlangsung antara bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau antara April hingga September. Namun sekarang, rumusan ini tidak berlaku lagi. Tahun ini, kemarau berlangsung hampir sepanjang tahun.
Akibat dari anomali alam ini adalah banyak petani yang gagal panen dan gagal tanam. Minimnya curah hujan membuat tempat-tempat penampungan air kosong melompong dan kering kerontang. Bahkan, waduk-waduk juga turut mengering. Sehingga, tanaman yang mulai masuk masa panen tidak dapat tumbuh dengan sempurna.
Kedua, biaya tanam mahal. Hal yang paling banyak dikeluhkan adalah harga pupuk. Meski sudah disubsidi, harga pupuk belum sepenuhnya terjangkau bagi para petani. Selain itu, sistem paket yang diberlakukan pemerintah, ternyata kurang begitu didukung oleh petani. Mereka mengatakan ada jenis pupuk di dalam paket tersebut yang tidak terlalu berpengaruh terhadap tanaman. Masalah lainnya adalah kelangkaan. Meski sudah dijatah dan dikoordinir oleh gapoktan (gabungan kelompok tani), kelangkaan pupuk masih terjadi di sana-sini.
Selain pupuk, mahalnya biaya tanam juga datang dari sektor benih. Jika ingin kualitas hasil panenya jempolan, petani harus merogoh kocek yang dalam untuk membeli bibit varietas unggulan. Mirisnya, tidak semua bibit unggulan itu bisa ditanam kembali pasca panen. Kata para petani, hasilnya jauh dibandingkan panen pertama yang menggunakan bibit asli. Mahalnya biaya tanam juga dipicu oleh mahalnya obat-obat hama dan ongkos tenaga.
para petani lokal harus berjibaku bersaing dengan produk pertanian luar negeri yang dengan leluasanya memasuki pasar. Harga murah dan kualitas yang lebih baik, membuat para konsumen lebih memilih produk impor dibanding produk lokal
Ketiga, harga jual rendah. Masalah ini selalu terjadi setiap kali panen raya. Banyak teori yang mengungkap penyebabnya, mulai dari permainan para spekulan, stok yang melimpah, sampai kualitas produk yang rendah. Parahnya lagi, para petani lokal harus berjibaku bersaing dengan produk pertanian luar negeri yang dengan leluasanya memasuki pasar. Harga murah dan kualitas yang lebih baik, membuat para konsumen lebih memilih produk impor dibanding produk lokal. Pernah ada yang cerita ke saya, petani ramai-rami membuang dan memusnahkan hasil panennya karena kesal dengan harga jual yang rendah ini.
Keempat, irigasi yang buruk. Kelangkaan air akibat anomali musim sebagaimana diungkapkan sebelumnya dilengkapi dengan tidak tersedianya irigasi yang memadai. Irigasi buruk ini sangat terasa sekali dampaknya di daerah-daerah tadah hujan. Mereka kesulitan memulai masa tanam karena minimnya stok air. Sumur bor yang ada pun tidak terlalu bisa diandalkan karena debit air yang tidak seberapa, sementara mereka harus berbagi dengan petani lain yang tidak memiliki sumur.
Kelima, serangan hama. Masalah ini didera oleh semua petani. Tidak ada petani yang steril dari hama. Bahkan tidak jarang terjadi gagal panen akibat ulah hama. Masalah ini didukung dengan mahalnya obat-obat hama yang tersedia dan metode pemberantasan hama yang kurang efektif. Para petani masih minim pengetahuan akan hal ini.
Lima masalah mendasar tersebut memang telah menjadi isu utama pemerintah dalam upaya memberdayakan petani. Banyak program juga sudah diluncurkan. Informasi mengenai hal ini bisa kita akses dengan mudah di website Kementan. Namun dalam realitasnya, para petani yang saya jumpai masih mengeluhkan hal ini.
Jika dicermati dengan seksama, sepertinya masih ada beberapa hal yang belum dilakukan dengan maksimal. Sehingga program-program pro petani belum terealisasi sepenuhnya. Jika pun sudah terrealisasi, namun dampaknya belum begitu dirasakan oleh para petani. Apakah itu? Kementan tentunya lebih dari tahu akan hal ini.
Paling tidak ada beberapa hal menurut saya yang harus lebih dioptimalkan lagi oleh Kementan dan jajarannya. Pertama, menyediakan irigasi yang memadai bagi petani, terutama di daerah tadah hujan. Upaya ini juga harus diiringi sistem dan tata kelola yang baik. Beberapa langkah yang bisa diupayakan antara lain; membuat waduk atau tampungan air, normalisasi sungai, penyediaan pompa, dan pembangunan saluran air.
Kedua, menjamin ketersediaan bibit unggul, pupuk, dan obat hama dengan harga yang lebih terjangkau. Ketiga aspek ini akan memangkas mahalnya biaya tanam. Ketiga, modernisasi alat-alat dan sistem pertanian. Petani kita sudah tertinggal jauh dengan petani di negera tetangga. Mereka telah beralih ke pertanian modern yang lebih memprioritaskan efektivitas dan efisiensi. Tak heran jika kualitas produknya bisa menembus pasar internasional. Sementara petani kita, masih minim literasi dan alat-alat modern penunjang produksi.
Keempat, optimalisasi peran penyuluh. Minimnya literasi pertanian di kalangan petani desa adalah akibat dari minimnya akses informasi. Mereka belum menjadi bagian dari dunia digital sehingga tidak bisa mengikuti perkembangan terbaru dunia pertanian. Maka di sinilah peran sentral penyuluh pertanian diperlukan. Mereka harus menjadi jembatan informasi dan pengetahuan terbaru tentang sistem tanam, perawatan, pengolahan hasil panen, dan penjualan produk.
Kelima, mendorong para petani untuk berwirausaha. Kompetensi ini diperlukan untuk mengantisipasi jika terjadi penurunan harga hasil panen. Petani harus dibekali cara mengolah hasil panen dan bagaimana cara memasarkannya. Selain itu, dengan mindset wirausaha, para petani menjadi semakin mandiri dan memiliki sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, bank, kelompok tani, dan petani sangat dibutuhkan.
Keenam, sinergi pemangku kebijakan. Presiden harus mendorong para pembantunya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam upaya pemberdayaan petani, untuk memperkuat sinergi. Hal ini perlu agar terwujud kebijakan yang terintegrasi di antara mereka. Sehingga tidak terjadi overlapping program pemberdayaan.
Mewujudkan kedaulatan tani memang tidak mudah. Dibutuhkan kerja keras dan komitmen semua pihak. Petani kita hari ini tengah dihadapkan dengan era baru. Sebuah era dimana jarak dan waktu tak lagi berpengaruh. Era dimana produk pertanian bisa leluasa keluar-masuk pasar kita. Jika kualitas produk pertanian kita tak kunjung naik, maka nasib petani akan kian tergerus. Akibatnya, semakin banyak generasi mendatang yang tidak berminat menjadi petani. Jika sudah demikian, bagaimana nasib predikat kita sebagai negara agraris?
