Kampusdesa.or.id–Politik adalah seni membuat kebijakan. Politik adalah seni menggapai tujuan. Politik adalah urusan mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Kata “policy” (dalam bahasa Inggris) berarti “kebijakan” (dalam bahasa Indonesia).
Lantas mengapa kata “politik” seakan kotor dan kemudian orang menjauhi “politik”. Pada hal, pada kenyataannya, semua orang itu berpolitik. Setiap orang punya tujuan dan seni menggapai tujuan adalah politik. Politik juga merupakan seni memilih. Di sini, mustahil bahwa ada orang yang tidak berpolitik.
Jadi, MENGAKU TIDAK BERPOLITIK ADALAH PILIHAN POLITIK. Titik!
Politik adalah cara memandang diri sendiri dan manusia lain. Bagaimana kita memandang diri kita adalah hal paling mendasar. Pembangunan persepsi diri (konsepsi diri) ini penting dan akan berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang orang lain. Cara pandang terhadap kekuasaan juga terkait dengan cara memandang diri.
Ada orang yang memandang kekuasaan, kedudukan, otoritas yang dipunyainya untuk meninggikan eksistensi dirinya. Umumnya orang senang punya otoritas dan kedudukan karena ia merasa bisa mengendalikan orang lain dan menggunakan kewenangan untuk meraih akses-akses pertama terhadap informasi dan sumber-sumber keuangan.
Pemegang otoritas ini merasa punya kekuatan untuk melakukan banyak hal karena ia punya akses dan diberikan sumber-sumber kekuatan dan posisinya membawa pengaruh. Kekuasaan bisa dimainkan untuk kepentingan sendiri, memperkaya diri dan mengendalikan orang lain sesuai keinginannya. Pada sistek kekuasaan yang belum diatur oleh hukum modern yang berasaskan demokrasi dan keterbukaan, pemegang kekuasaan sepertinya bisa melakukan apa saja.
Di jaman yang modern sekarang ini, terutama di era demokrasi dan semangat keterbukaan, orang yang mendapatkan kedudukan diharapkan tidak berbuat seenaknya. Ada aturan yang mengarahkan pikiran, ucapan, dan tindakannya. Tapi sebagai orang yang punya kedudukan dan menguasai lembaga kekuasaan, iapun tetap punya akses pertama terhadap sumber keuangan dan informasi.
Persoalannya, ketika aturan-aturan tentang tingkahlaku kekuasaan itu adalah teks-teks hukum yang diproduksi oleh negara modern, apakah pimpinan dalam lembaga kekuasaan ini mau membacanya dan memahaminya. Kemudian apakah ia selaku pembuat kebijakan dan kegiatan akan mau menyebarkan ide-ide dan gagasan tentang kekuasaan yang partisipatif dan terbuka pada orang banyak?
Di sinilah masalahnya. Orang yang berada di puncak-puncak lembaga-lembaga kekuasaan bisa saja menyembunyikan informasi-informasi dan gagasan-gagasan tentang bagaimana kekuasaan diatur secara terbuka. Atau ia sendiri telah abai dengan ide-ide itu dan menganggap ide-ide demokrasi, partisipasi, dan keterbukaan sebagai hal yang akan menyulitkannya untuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
Paradigma modern yang menuntut pelibatan partisipasi orang banyak cenderung akan menyulitkan bagi pengendali kekuasaan yang ingin menggunakan kekuasaan untuk menumpuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Kemudian, pengeloaan keuangan yang seharusnya direncanakan untuk kepentingan kemajuan bersama bisa saja dikangkangi oleh dirinya sendiri. Perencanaan dan penggunaannya harus diupayakan oleh dirinya sendiri dan jangan sampai diganggu oleh orang banyak.
Di sinilah, entah sengaja atau tidak, pengendali kekuasaan yang ingin mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan bagi dirinya sendiri akan cenderung menyingkirkan keterlibatan orang banyak. Orang yang cenderung punya ide dan harapan tentang penggunaan kekuasaan untuk orang banyak terasa sangat menakutkan dan menjengkelkan. Orang-orang bernalar kritis dan menyukai ide-ide demokrasi-emansipatoris akan cenderung dijauhkan dari lembaga-lembaga kekuasaan yang berusaha dikuasainya. Yang dibutuhkan adalah “para pemandu sorak” dan “penghibur” atau “hiasan” bagi kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi agenda pribadinya.
Tapi kecenderungan pemegang kekuasaan yang seperti itu, umumnya sudah jarang ada. Masalahnya era keterbukaan dan dasar hukum bagi partisipasi masyarakat sekarang ini sudah muncul sejak lama. Artinya, kalau masih ada masyarakat di mana mereka dipimpin oleh pengendali kekuasaan yang masih bisa mengendalikan sumber-sumber kekuasaan dan pengelolaan keuangan kegiatan yang tak terkontrol oleh warga, bisa jadi masyarakat tersebut adalah masyarakat yang “anomali”.
Konstitusi kita dan produk hukum turunannya seperti undang-undang maupun peraturan-peraturan di bawahnya sekarang ini didasari oleh ide demokrasi dan hak asasi manusia, gagasan-gagasan Kesetaraan, Partisipasi, Keterbukaan, dan ide-ide yang menjadikan kekuasaan tak lagi terpusat tanpa kontrol orang banyak. Agenda-agenda pribadi yang mengangkangi dalam mengelola kekuasaan sudah seharusnya ditinggalkan. Di satu sisi, masyarakat banyak juga harus berani bersuara, bicara, dan mendekat pada pusat-pusat kekuasaan.
Dan tentu saja untuk bisa bicara dan berpartisipasi dengan baik, tiap warga harus bisa berpikir. Proses berpikir itu perlu latihan, mulai dengan membaca, diskusi, menajamkan analisa terhadap persoalan, terutama persoalan yang menyangkut kepentingan pribadi dan orang banyak yang didasari oleh aturan dan tatanan moral yang jelas.
Kemudian jangan takut untuk “berpolitik”. Pada kenyataannya kita semua adalah makhluk politik. Kita semua dalam keseharian kita ini selalu dihadapkan pada pilihan dan kita selalu harus memilih, makanya seni memilih dan mengambil kebijakan terhadap persoalan—baik kecil maupun besar—inilah yang disebut politik.
Sedangkan terkait dengan lembaga-lembaga yang menentukan hajat hidup orang banyak, baik organisasi sosial, maupun organisasi pemerintahan (dari berbagai level), POLITIK harus diabdikan untuk kepentingan orang banyak. Upayakan lembaga-lembaga sosial politik tidak dikendalikan ole orang-orang yang punya kepentingan pribadi dan orang banyak hanya dibodohi dan dieksploitasi.
TIDAK MAU BERPOLITIK, KAMU AKAN DIPOLITIKI!!!!
