PNS dan Dunia Tenaga Kerja Kita

0
414
Ilustrasi PNS atau ASN. Sumber foto : TribunPontianak.co.id

0Shares
0

Menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah impian banyak orang Indonesia. Setiap pembukaan rekruitmen, ribuan orang akan berduyun-duyun mengikuti. Bak sebuah mitos, enak menjadi PNS karena pensiun dijamin, bulanan pasti, meskipun produktifitas dan nilai kekayaannya tidak akan sebanding dengan kerja di sektor lain atau berwirausaha. Meski tidak seideal itu, sepertinya sebagian kenyamanan menjadi PNS adalah daya tarik dan prestise yang terus diburu.

KampusDesa–Beberapa hari yang lalu saya mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 di Surabaya. Tes yang berlangsung di daerah Blauran itu dihadiri ribuan orang. Mulai jam setengah tujuh pagi pria-wanita berbusana putih-hitam sudah mulai melakukan check-in, mulai dari registrasi kartu ujian sampai penggeledahan, sebab panitia melarang membawa apapun kecuali kartu ujian dan KTP.

Saya masuk ruangan ujian sekitar pukul 8 kurang sedikit. Di ruangan dengan laptop berjajar panjang, sudah sangat banyak peserta lain masuk dan bersiap mengerjakan soal berbasis Computer Assisted Test (CAT) tersebut. Tes berbasis komputer dan internet ini tentu bertujuan positif, selain lebih efisien dalam proses juga diharapkan menghapus budaya negatif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sejak dulu identik dengan proses penerimaan kerja oleh pemerintah.

Harus menyelesaikan 100 soal dalam waktu 90 menit tentu bukan perkara mudah. Berdasar testimoni banyak pendaftar CPNS di media sosial, yang paling dikeluhkan adalah soal-soal pada Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Sebab berisi narasi-narasi panjang yang membuang banyak waktu dan dianggap menjebak dengan perintah untuk menjawab secara subjektif, meskipun belum tentu benar sesuai jawaban.

Menarik untuk diamati, jumlah pendaftar CPNS 2018 ini sangat banyak. Berdasar berita di media online Kompas.com, jumlah pendaftar ada pada kisaran 5 juta orang. Meski lowongan (formasi) yang tersedia jauh lebih kecil dari jumlah tersebut. Lima juta tentu bukan sedikit. Ambil contoh pada formasi saya di Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di sebuah kampus Islam negeri, hanya ada 1 lowongan yang diperebutkan 93 kandidat yang telah lolos seleksi administrasi.

Jika dilihat datanya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per Februari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. Tentu tidak semua yang mendaftar CPNS masih berstatus menganggur. Banyak dari mereka telah bekerja di sektor swasta, informal dan sebagainya. Namun banyak yang masih mencoba peruntungan menjadi PNS, tentu dengan harapan memperoleh kehidupan (keuangan, karir dan status sosial) yang lebih mantap.

PNS: Masih Jadi Pekerjaan Diminati

Sampai saat ini negara masih dianggap sebagai pemberi kerja terbaik. Ibarat perusahaan, selama negara masih tegak berdiri, pegawainya (yaitu PNS) tidak perlu khawatir pada kondisi pasar dan perampingan pekerja. Sekali diterima, menjadi PNS akan berlangsung sampai tua, bahkan uang pensiuan sampai meninggal. Kecuali jika melanggar kode etik tentunya.

Masih lekat dengan budaya feodal yang menganggap menjadi aparatur negara bisa seenaknya pun ongkang-ongkan kaki, dengan kerja santai dan kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

 

Banyak kritik terhadap kerja sebagai PNS. Misalnya masih lekat dengan budaya feodal yang menganggap menjadi aparatur negara bisa seenaknya pun ongkang-ongkan kaki, dengan kerja santai dan kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Apapun citra negatifnya, menjadi PNS tentu tetap memberikan banyak keuntungan, misalnya:

Pertama. Terlibat langsung dalam mengelola negara, bukan hanya kritik, walaupun dalam lingkup yang kecil.

Kedua. Jaminan status pegawai dan karir.

Ketiga. Gaji, tunjangan dan uang pensiun yang pasti dan menjanjikan.

Dan Keempat. Status sosial di tengah masyarakat. Terutama di pedesaan.

PNS dan Masa Depan Dunia Ketenagakerjaan

Teknologi dan internet mengubah dengan drastis wajah industri dan ekonomi kita hari ini, serta pada masa yang akan datang. Banyak pekerjaan yang sudah dan diprediksi akan segera tersisih sebab bisa digantikan oleh komputer, internet, kecerdasan buatan (AI) dan robot. Fenomena ini akrab kita sebut Revolusi Industri 4.0.

Beberapa pekerjaan yang menurun itu di antaranya adalah manajer administrasi, sopir, tukang cetak, pengantar surat, resepsionis, agen perjalanan, operator mesin, juru masak makanan cepat saji, dan ahli las.

 

Dikutip dari laman Kompas.com (2018), berdasarkan data Barenbang Kemenaker yang dirilis tahun ini, ada beberapa pekerjaan yang menurun dalam tiga periode Revolusi Industri 4.0 sejak 2018 hingga 2030 mendatang. Beberapa pekerjaan yang menurun itu di antaranya adalah manajer administrasi, sopir, tukang cetak, pengantar surat, resepsionis, agen perjalanan, operator mesin, juru masak makanan cepat saji, dan ahli las.

Dari hitung-hitungan ekonomi, investasi pada teknologi robot dan otomatisasi tentu lebih murah dan mudah daripada dialokasikan pada Sumberdaya Manusia. Dengan segala potensi curang dan protesnya. Meskipun tentu tidak semua pekerjaan akan terganti oleh mesin.

Kita mungkin masih lama menantikan hadirnya sistem ketika untuk membuat KTP, mengurus pajak kendaraan bermotor dan hal-hal sejenis akan semudah belanja di minimarket tanpa kasir bernama ‘Amazon Go.’ Dimana anda tinggal menginstal aplikasi, datang ke toko mengambil barang yang dibutuhkan, lalu pergi. Tanpa antre kasir, tanpa membawa uang tunai. Sebab sistem akan merekam semua belanjaan dan pembayaran langsung melalui pengurangan saldo pada aplikasi.

Sebelum jauh melangkah pada teknologi dan internet, ditengah semakin banyak perusahaan yang bervisi global, salah satau kelemahan tenaga kerja kita terutama kemampuan bahasa asing. Hal ini sesuai pengalaman interview kerja saya dan rilis dari emerhub.com.

Tantangan (threat) berupa perampingan formasi sudah nyata terjadi, dan akan terus berlangsung. Bukan hanya pada sektor swasta, tapi tentu pada formasi PNS. Ditengah keterbukaan informasi, dimana hal-hal sepele bisa jadi viral, PNS tentu kedepan bukan pekerjaan mudah. Perlu bekerja keras bersaing dengan tuntutan masyarakat, perlu transparan, lebih responsif dan berintegritas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here