Jombang, KampusDesa–Sebuah harapan: Budaya literasi bukan sekadar wacana, tetapi menjadi aksi untuk merealisasikannya. Pembangunan tidak melulu soal peningkatan ekonomi. Perihal penting yang tak boleh dilupakan dari indikator kesejahteraan masyarakat yaitu pendidikan. Edukasi untuk mengentaskan kemiskinan mental.
Beberapa abad mendatang, negara Indonesia adalah buah dari perjuangan pemudanya saat ini: para pelajar dan akademisi. Perihal perjuangan yang dilakukan, adalah murni hak individu memilih jalan. Pejabat atau konglomerat, petani atau menteri, guru atau kuli batu, pengamen atau presiden. Apapun itu, jika mereka membaca, tidak akan ada gap keilmuan di antara mereka. Mengutip dari Mariah Evans (Profesor dari Universitas Nevada, AS.):
“Seorang anak bisa saja memiliki orang tua buta huruf, tetapi jika ia memiliki 500 buku di rumahnya, itu sama dengan ia memiliki orang tua terpelajar yang menempuh pendidikan terbaik selama 15 tahun.”
Buku menjadi hal sakral yang wajib dipunyai masyarakat. Kalaupun tidak memiliki buku, seyogyanya pemerintah memberikan layanan gratis untuk mencecap ilmu dari buku. Nah! Pemerintah telah tegas. Gerakan literasi semakin gencar disosialisasikan. Seperti Kemendikbud (sekarang menjadi Kemenristekdikti), yang menetapkan Jombang sebagai kabupaten literasi, April 2017 lalu.
Ihwal ini menjadi garis besar suatu pembangunan intrinsik di masa depan: lewat jalan literasi. Pembangunan kerapkali dimaknai sebatas infrastruktur di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang sifatnya formal. Bahwa perihal formal, dimungkinkan tidak dapat dijangkau oleh kalangan bawah. PR besar pemerintah adalah bagaimana seluruh masyarakatnya dapat menikmati layanan pendidikan tanpa mementingkan strata sosial. Begitu seharusnya pengamalan nilai Pancasila sila ke lima, bukan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perpustakaan. Instrumen ini penting sebagai wadah informasi dan wahana ilmu pengetahuan untuk membentuk peradaban pada aspek intelektual. Intensitas kegiatan di kubu literasi dan budaya baca tentu berpengaruh besar pada masa depan individu khususnya dan masyarakat pada umumnya. Layaknya revolusi 4.0 yang marak diperbincangkan abad ini. Persiapan dalam menghadapi perkembangan teknologi pun harus digodok matang-matang agar tidak menyimpang dari hal yang seharusnya, khususnya pada lingkungan desa.
Desa adalah kelompok kecil yang paling akrab setelah keluarga. Jika menyatukan pendapat dalam keluarga merupakan perihal sulit, maka menyatukan pendapat dari satu desa akan lebih sulit. Maka, sekali lagi pengamalan nilai Pancasila harus tetap dijunjung tinggi.
Rumah Inspiratif
Fenomena baik saat ini adalah mekarnya aktivis-aktivis peduli literasi. Mereka berupaya meningkatkan minat baca masyarakat tanpa berharap uluran tangan atau sejenisnya, meski tinggal di desa-desa kecil. Belum banyak perhatian pemerintah kepada mereka, setelah tumbuh lebih besar. Merintis dari awal memang sulit. Tetapi mempertahankan untuk tetap aktif dalam kegiatan literasi, itu lebih sulit.
Pengakuan warga negara Indonesia terhadap Pancasila sebagai ideologi, mesti ada ikhtiar untuk mengimplementasikannya. Sila ke tiga, literasi dan budaya baca, massif digerakkan oleh pegiat literasi. Beberapa masyarakat kemudian mendirikan taman baca secara mandiri. Kemandirian masyarakat membuat gerakan literasi dimotori semangat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Statistik menunjukkan tak kurang dari 6.000 titik taman baca masyarakat telah berdiri dari Sabang hingga Merauke.
Di desa Sumbersari kecamatan Megaluh kabupaten Jombang, seorang pemuda mendirikan taman baca masyarakat (TBM).
Kepedulian pendidikan oleh pegiat literasi tidak berhenti sampai di situ, beragam kegiatan juga dilakukan untuk mengedukasi anak-anak di lingkungan sekitar. TBM terbuka untuk umum dan gratis. Layaknya label di spanduk TBM yaitu “Moco Gratis, Sak Mblenger’e,” artinya membaca gratis, sepuasnya. Beragam kegiatan diselenggarakan guna membasmi hama bosan masyarakat untuk selalu mengunjungi taman baca. Pembelajaran aksara Jawa, huruf Jepang Katakana, bahasa Inggris hingga acara nonton bareng film edukasi juga diputarkan selepas maghrib di hari-hari tertentu. Workshop inspiratif juga diadakan untuk memacu kreatifitas masyarakat lingkungan sekitar. Ke depan, diharapkan semakin banyak pemuda yang sadar literasi di seperti ini.
Tidak ada bantuan dari dana desa, sama sekali. Padahal, anggaran dana yang diberikan kepada setiap desa, terdapat hak untuk peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan. Sebuah upaya yang patut diapresiasi saat presiden Jokowi menyanggupi, permasalahan anggaran desa untuk perpustakaan. Meski implementasinya belum jelas, diharapkan pernyataan bukan sekadar wacana pengantar tidur.
Setidaknya, upaya di bidang pendidikan didahulukan. Tak kurang dari 19.900 perpustakaan desa telah beroperasi secara prosedural di tahun 2011. Target pemerintah pada tahun 2016 adalah 75.000. Perpustakaan desa bisa kembali menjadi salah satu pusat literasi.Tetapi semua memang diserahkan pada kebijakan desa. Program prioritas tetap di utamakan.
