Reformasi membawa perubahan pada media massa. Ekspresi media juga beragam. Mungkinkah media netral dan memotret kepentingan politik demokrasi di tanah air? Ketika media massa sebagai bagian dari dunia bisnis, kemudian mendapatkan keuntungan bisnis, mungkinkah mereka tetap menjaga independensi ? Lalu, bagaimana kalau yang penting untung ?
Dalam konteks bernegara, peran media massa dalam kehidupan demokrasi memang tak diragukan lagi. Ia tidak hanya berperan sebagai penyalur informasi, namun juga sebagai sarana check and balance dalam rangka terciptanya good governance. Bahkan menurut Cak Nur (M. Nurcholis Madjid), media massa atau pers dapat dikatakan sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislatif, yudikatif, dan eksekutif.
Sejak berakhirnya cengkraman tangan besi rezim Orde Baru dan berdentangnya lonceng reformasi, media massa pun turut meraih kemerdekaannya. Insan media tak perlu lagi takut untuk memberitakan dan menyampaikan informasi dan/atau fakta-fakta yang kontra terhadap pemerintah. Banyak yang percaya hal ini menandai kebangkitan demokrasi di Indonesia.
Pertanyaan yang laik diajukan sekarang adalah, apakah setelah 20 tahun reformasi digelorakan, media massa/pers telah menjalankan peran yang diamanatkan kepadanya? Sudahkah cita-cita reformasi tercapai?
Dalam beberapa hal memang patut kita apresiasi kiprah dan sepak terjang media massa dalam mengawal jalannya demokrasi. Namun dalam beberapa hal patut pula kita pertanyakan kembali independensi mereka dari kontestasi politik tanah air. Tak perlu menyebut merk, kita semua bisa merasakan mana media massa yang benar-benar menjaga independensi dengan yang tidak. Sederhana saja, cukup kita tengok who’s man behind the gun?
Pengaruh sosok di balik media massa sangat menentukan ke arah mana media tersebut mencondongkan diri.
Pengaruh sosok di balik media massa sangat menentukan ke arah mana media tersebut mencondongkan diri. Jika sosok yang ada di baliknya pro pemerintah, maka hampir dapat dipastikan konten berita yang dimuat jarang menampilkan kritik tajam pada pemerintah. Sebaliknya, jika sosok di baliknya kontra atau oposan pemerintah, maka tidak sulit kita menemukan kritik-kritik tajam yang terselip di program-programnya.
Bagaimana mungkin akan tercipta good governance jika netralitas media massa tak lagi ada? Sungguh sulit untuk diwujudkan.
Hal lain yang laik juga untuk dipertanyakan adalah komitmen media massa untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama televisi dengan gemerlap industri hiburannya. Ketatnya persaingan dan bertambahnya tuntutan inovasi hiburan menjadi faktor utama mereduksi hal ini.
Bagaimana tidak? Mari kita hitung berapa banyak tontonan di televisi kita yang bukannya memberi teladan baik, namun justru mempertontonkan hal-hal yang tak laik dikonsumsi publik. Dan tentu saja sangat sukar menemukan nilai-nilai positif di dalamnya.
Nilai positif apa yang bisa kita ambil dari program talk show yang mengumbar aib orang? Nilai karakter apa yang bisa kita cecap dari sinetron yang mempertontonkan tindakan brutal, kedurhakaan, balapan liar, mabuk-mabukan? Di mana sisi positifnya dari program yang menayangkan tindakan perselingkuhan?
Ironisnya, hal-hal yang demikian justru semakin digandrungi para pemirsa televisi. Asal suatu program berbau kontroversi, berbalut konflik, percekcokan, pendiskreditan, dan fitnah akan dengan mudah laris di masyarakat. Dan parahnya, program-program yang bermuatan hal-hal seperti ini tayang pada jam-jam dimana anak-anak sedang menikmati waktu luangnya.
Di satu sisi kita mendengungkan perubahan, pembangunan, dan penataan masa depan yang lebih baik, namun di sisi yang berbeda kita justru sibuk memperkaya diri dengan hal-hal yang justru mengantarkan kita pada kebobrokan. Wallahu a’lam
LAMONGAN, 29 JUNI 2018
