Kampus DesaIndonesia

Kampusdesa.or.id–Korupsi merupakan masalah klasik bangsa ini. Karena korupsi di negeri ini sekarang sedang merajalela bahkan seakan-akan telah menjadi suatu “kebiasaan”. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi, salah satunya dengan hukum yang sangat tegas. Namun, tetap saja korupsi masih terdapat di negeri ini.

Korupsi menimbulkan bencana tiada henti. Dampaknya adalah kemiskinan, kebodohan, kelaparan, kematian, krisis ekonomi, menghambat pembangunan, ketidakstabilan keamanan dan revolusi sosial, lumpuhnya semangat masyarakat dan lembaga, pergeseran moral masyarakat menjadi materialistis cinta akan kekuasaan dan kekayaan dan bahkan musnahnya suatu peradaban, serta pelbagai masalah kehidupan lain yang menjadi profil bangsa ini.

Potret Korupsi di Indonesia

Pada tanggal 28 Januari 2021, Transparency International Indonesia (TII) merilis hasil survei Consumer Price Index (CPI) untuk yang ke-25. Peluncuran CPI ini saat situasi dunia masih diliputi oleh pandemi Covid-19. Semua negara tidak terkecuali menghadapi krisis ganda, yakni krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Sejumlah temuan dan kajian Transparency International menyatakan bahwa korupsi yang merusak pelayanan publik juga berpotensi sepanjang penanganan Covid-19 dalam sektor kesehatan. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi terbukti sangat gagap dalam menangani pandemi. Sedangkan negara yang relatif bersih dari korupsi juga harus menghadapi situasi resesi ekonomi dan kemungkinan pembatasan sejumlah partisipasi publik dalam ruang demokrasi.

Di sisi lain, tugas berat memberantas korupsi di seluruh sistem politik Indonesia tetap menjadi tantangan. Secara khusus, membasmi hubungan korupsi antara pejabat negara, pegawai negeri, penegak hukum, dan pelaku bisnis harus menjadi prioritas. Pandangan ini juga selaras dengan teori ekonomi-politik strukturalis, yang meyakini bahwa korupsi politik merupakan induk dari segala bentuk korupsi di dalam struktur negara.

Sehingga berimbas pada moral korup yang dilakukan oleh mereka yang berkecimpung di jajaran birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Sebut saja kasus korupsi yang menjerat para pejabat setingkat menteri, gubernur, walikota dan bupati di masa pandemi di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Bupati Kutai Timur Ismunandar, Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo, Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

Seolah-olah tanggung jawab yang rakyat berikan telah dikhianati dengan keji. Pelajaran akhlak yang ditanamkan oleh guru dan orangtua sedari kecil hanyalah merupakan kenangan belaka. Inilah sesungguhnya permasalahan akut yang dihadapi negera kita tercinta, Indonesia. Jika faktanya demikian, tidak heran negara yang memiliki wilayah terbesar di Asia Tenggara dan berpenduduk terbesar ke-3 di dunia ini menurut rilis Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di poin 37 atau turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Pada kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati 5 besar di bawah bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia. Mirisnya lagi, Indonesia masih dibawah negara yang baru berdiri yaitu Timor Leste.

Pendidikan Anti Korupsi Bagi Pemuda

Pemuda adalah aset zaman yang paling menentukan kondisi zaman tersebut di masa mendatang. Dalam skala yang lebih kecil, pemuda adalah aset bangsa yang akan menentukan mati atau hidup, maju atau mundur, jaya atau hancur, sejahtera atau sengsaranya suatu bangsa. Oleh karenanya kalangan Barat menyebutnya dengan “agent of change”.

Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Hal ini membuktikan bahwa pemuda memiliki kekuatan yang luar biasa. Tokoh-tokoh sumpah pemuda 1928 telah memberikan semangat nasionalisme bahasa, bangsa dan tanah air yang satu yaitu Indonesia. Peristiwa sumpah pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Semangat sumpah pemuda telah menggetarkan relung-relung kesadaran generasi muda untuk bangkit, berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda.

Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktik bernama “korupsi”. Fakta bahwa korupsi sudah sedemikian sistemik dan kian terstruktur dan sudah tidak terbantahkan lagi. Ada cukup banyak bukti yang bisa diajukan untuk memperlihatkan bahwa korupsi dapat terjadi mulai dari pagi hingga petang, dari mulai soal pengurusan akta kelahiran hingga kelak nanti pengurusan tanah kuburan, dari sektor yang berkaitan dengan kesehatan hingga masalah pendidikan, dari mulai tukang parkir hingga jabatan tertentu di pemerintahan.

Oleh karena itulah, peran kaum muda sekarang adalah mengikis korupsi sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan pada waktunya nanti perbuatan korupsi dapat diberantas dari negara ini atau sekurang-kurangnya dapat ditekan sampai tingkat serendah mungkin. Salah satunya adalah melalui pendidikan anti korupsi sedari dini.

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah tindak pidana korupsi. Jika Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan beberapa instansi anti korupsi lainnya menangkapi para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor. Seperti pentingnya pelajaran akhlak dan moral. Pelajaran akhlak penting guna mencegah terjadinya kriminalitas. Begitu halnya pendidikan anti korupsi memiliki nilai penting guna mencegah aksi korupsi.

Pendidikan ini bisa dalam skala keluarga (non formal) ataupun di bangku sekolah (formal). Maka dari itu, peran wanita sebagai penelur generasi penerus bangsa, sudah pasti harus mampu memberikan sumbangsih dalam hal pemberantasan korupsi dan didukung oleh pendidikan formalnya. Satu hal yang pasti, korupsi bukanlah selalu terkait dengan korupsi uang. Namun korupsi dapat merambah dalam segala bidang kehidupan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyelipkan pendidikan antikorupsi di dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar sampai pendidikan tinggi.

Sebagaimana juga usulan dari KPK, generasi muda Indonesia harus mau mengimplementasikan nilai-nilai integritas anti korupsi antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Harapannya agar dapat mencegah terjadinya tindak korupsi. Jika sembilan nilai tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka saya optimis bahwa di masa depan kasus korupsi di Indonesia dapat diminimalisir.

Sudahkah Kita Merdeka Membicarakan Menstruasi?

Cerita Baru

Kamila El Sabilla

Desember 3, 2021

Kampusdesa.or.id–Apa yang anda pikirkan ketika menyaksikan iklan pembalut di televisi? Menstruasi diasosiasikan sebagai “cairan deras”, “lagi dapet”, “period”, “haid”. Dalam iklan tersebut menstruasi diasosiasikan sebagai hal yang menakutkan, menganggu tidur (karena harus bolak balik mengganti pembalut agar tidak bocor), serta timbulnya darah menstruasi pada pakaian dalam merupakan hal yang dapat “merusak mood”. Sadarkah bahwa iklan-iklan seperti ini dapat menggiring asosiasi negatif terhadap menstruasi, sehingga menstruasi dipandang sebagai bencana (Baidhowi, 2018) dan suatu hal yang memalukan. Bagaimana tanggapan anda terhadap membicarakan menstruasi di hadapan umum? Tabu? Tidak pantas? Tidak elok?. Karena hal itulah, kita sebagai perempuan merasa enggan untuk membicarakan menstruasi di depan khalayak umum.

“Seringkali, pengajar menerapkan bias pada pengajaran tentang reproduksi, padahal dalam konteks ilmu pengetahuan, sangat lumrah untuk mempelajari struktur tubuh dan segala proses yang berlangsung dalam tubuh manusia“

Mengapa Wanita tidak memiliki kemerdekaan untuk membicarakan menstruasi dalam komunitas luas? Pengajaran tentang reproduksi yang diajarkan pada tingkat dasar dan menengah tidak cukup untuk memuaskan rasa penasaran siswa perempuan tentang hal alamiah yang terjadi pada tubuhnya setiap bulan. Seringkali, pengajar menerapkan bias pada pengajaran tentang reproduksi, padahal dalam konteks ilmu pengetahuan, sangat lumrah untuk mempelajari struktur tubuh dan segala proses yang berlangsung dalam tubuh manusia.

Mengapa kita bisa dengan tenang mempelajari sistem kerja jantung, sistem pencernaan, sistem pembuangan kotoran dalam tubuh, tetapi ketika kita diajarkan tentang menstruasi dan sistem reproduksi, mengapa harus ada kecanggungan dalam membahasnya? Seakan membahas tentang system reproduksi merupakan hal yang tidak etis jika diperbincangkan di lingkungan akademik.

Mengapa kita harus diatur ini itu oleh masyarakat, sedangkan kaum laki-laki lebih bebas untuk melakukan sesuatu tanpa harus diatur oleh “kodrat laki-laki”?

Seringkali, kita terjebak dalam hal etis yang dibebankan masyarakat kepada kaum kita, kaum perempuan. Mulai dari tidak bebas menggunakan baju yang diinginkanya, bagaimana harus berbicara dan bersikap, bagaimana kita harus tunduk pada sesuatu yang mernama “kodrat” yang ternyata dalam prakteknya diciptakan oleh masyarakat patriarkis untuk mengatur bagaimana standarnya seorang perempuan bertindak. Saya tahu, mungkin banyak yang tidak bersepakat dengan saya tentang hal ini, dengan dalih begitulah cara masyarakat dan agama menjaga perempuan. Akan tetapi, mengapa kita harus diatur ini itu oleh masyarakat, sedangkan kaum laki-laki lebih bebas untuk melakukan sesuatu tanpa harus diatur oleh “kodrat laki-laki”?

Membicarakan Menstruasi, Mengapa Tidak?

Membicarakan tentang menstruasi, seharusnya dapat dilakukan dalam forum manapun, situasi apapun. Tidak perlu malu untuk membicarakanya. Seperti bagaimana para laki-laki membicarakan mimpi basah pada saat mereka sedang berkumpul bersama. Bagaimana dengan perempuan sendiri? Well, membicarakan menstruasi pada sesama jenis saja kadang dianggap sebagai pembicaraan yang kurang sopan, tidak bermoral, dan tidak berakhlak. Bahkan menyebutkan kata “menstruasi” dan “vagina” pun seringkali dianggap sebagai hal yang vulgar sehingga kita sering memperhalusnya dengan sebutan “mens,” “haid,” “datang bulan,” “tamu bulanan,” dan lain sebagainya. Vagina juga sering disebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah [n] faraj, farji, kelentit, kemaluan, memek, nonok, pepek, pukas, puki ([cak]), tempik. Kemaluan, seakan-akan kita harus malu untuk mengucapkanya.

Coba kita telaah, apakah membahasakan menstruasi sebagai menstruasi, bukan dengan kata padanan yang diperhalus itu menjijikkan? Apakah perempuan yang menyebutkan menstruasi langsung boleh dicap dengan perempuan binal? Mengapa kita harus memperhalus kata “vagina”, menjadi kemaluan, seakan-akan hal itu adalah hal yang memalukan ketika diucapkan di depan umum?

Simone de Beauvoir, menyatakan dalam bukunya yang terkenal, The Second Sex bahwa seorang pria didefinisikan sebagai seorang manusia, dan perempuan diasosiasikan sebagai perempuan, kapanpun perempuan bertindak sebagaimana manusia, maka perempua akan dicap bahwa ia bertindak sebagai laki-laki. Hal ini berlaku pula ketika perempuan ingin membicarakan menstruasi sebagai proses yang dia lalui setiap bulannya, pengalaman di waktu vagina yang dimilikinya berdarah. Perempuan langsung dicap sebagai seorang yang binal, dan bahkan dianggap jalang.

“Mengapa perempuan takut untuk membicarakan masalah menstruasi di depan umum, karena mereka takut distigmatisasi sebagai seseorang yang tidak bisa menjaga hal pribadinya.“

Dalam penelitian tentang menstruasi sebagai stigma sosial yang diberi judul “The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma” didapatkan bahwa menstruasi sendiri merupakan sebuah stigma yang tersembunyi, dibandingkan terlihat. Tidak dapat diketahui bahwa perempuan sedang menstruasi atau tidak, kecuali jika perempuan tersebut menyatakan bahwa ia telah menstruasi (Johnston-Robledo & Chrisler, 2013). Jika dilihat dari temuan ini dan sifat stigma sendiri sebagai sesuatu hal negatif yang dilekatkan kepada perempuan, maka dapat kita lihat bahwa mengapa perempuan takut untuk membicarakan masalah menstruasi di depan umum, karena mereka takut distigmatisasi sebagai seseorang yang tidak bisa menjaga hal pribadinya. Dalam hal ini, hal pribadi tersebut adalah menstruasi.

Dalam penelitian tersebut juga dibahas bagaimana produk-produk higenitas menstruasi seperti pembalut, tampon, dirancang untuk menyerap cairan dan bau yang ditimbulkan oleh menstruasi, yang membuatnya tidak terlihat dari luar (dikutip dari Kissling (dalam Johnston-Robledo & Chrisler, 2013). Nampaknya, hal tersebut memperparah stigma terhadap menstruasi, bukan? Apalagi jika kita lihat fenomena bagaimana laki-laki kerap kali merasa enggan Ketika diminta untuk membelikan produk-produk higenitas menstruasi, seperti pembalut. Dan kita juga menemui beberapa Wanita yang malu untuk membeli produk menstruasi di tempat umum.

Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mendorong terjadinya diskursus dan diskusi masalah menstruasi, tanpa menimbulkan rasa malu? Pertama, perlunya institusi pendidikan dan orang tua memberikan pengajaran tentang menstruasi secara terbuka, tanpa memperhalus sebutan tentang menstruasi itu sendiri. Biarkan anak menjelajahi tubuhnya secara mendalam, merasakan bahwa dia memiliki vagina yang merupakan bagian dari tubuhnya, dan salah satu organ yang berfungsi penting dalam kehidupanya.

Kedua, perlunya pembiasaan untuk mengganti kata “datang bulan”, dalam iklan media yang menayangkan tentang alat higenitas yang digunakan saat menstruasi, yaitu pembalut.

Ketiga, kita bisa mengampanyekan gerakan sadar tentang edukasi seksual, termasuk didalamnya mengenai menstruasi dan perubahan perubahan yang muncul Ketika seorang anak beranjak remaja. Kita juga perlu membumikan diskusi tentang menstruasi, dan penyebutan kata menstruasi sebagai hal yang lazim digunakan sebagai nama bagi siklus bulanan yang dialami setiap Wanita.

Bahan bacaan

Baidhowi, P. N. (2018). Konstruksi Wacana dan Komodifikasi Menstruasi dalam Iklan Pembalut di Indonesia. 071411531061, 1–12.

Johnston-Robledo, I., & Chrisler, J. C. (2013). The Menstrual Mark: Menstruation as Social Stigma. Sex Roles, 68(1–2), 9–18. https://doi.org/10.1007/s11199-011-0052-z

Kelas Literasi Damai, Siap Cetak Agen Perdamaian

Cerita Baru

Imam Mawardi

November 28, 2021

Kampusdesa.or.id-Literasi agama merupakan kemampuan memahami agama secara benar agar kita dapat melihat serta menganalisis titik temu antara agama dengan kehidupan sosial, politik, dan budaya dari berbagai sudut pandang, sehingga kita menjadi pemeluk agama yang bijak dan cerdas dalam mengejawantahkan risalah agama.

Pernyataan tersebut disampaikan secara daring melalui zoom oleh Bunda Siti Musdah Mulia, Profesor riset bidang Lektur Keagamaan Departemen Agama dalam Beasiswa Kelas Literasi Damai (KLD) wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat yang diadakan oleh Generasi Literat berkerjasama dengan Mulia Raya Foundation Sabtu-Ahad (27-28/11) dan nanti akan ada tindak lanjut program pada Sabtu-Ahad (4-5/12/2021).

KLD ini merupakan program daring yang bertujuan mengembangkan kapabilitas pemahaman tentang nilai-nilai perdamaian yang disasarkan pada generasi Z (Gen-Z) sebagai calon-calon agen perdamaian. Sebelum mulai acara tersebut diawali dengan mengisi pretest terlebih dahulu, untuk mengukur kemampuan 79 peserta KLD yang sebelumnya telah diseleksi oleh panitia.

Bunda Musdah Mulia memyambung, literasi agama ini dikira penting karena dengan ini kita mampu memahami seluruh agama secara holistik sehingga tidak merasa paling benar sendiri. Adapun jika kita benar, kita tidak lantas menyalahkan agama yang berbeda dengan kita. Dan hal inilah yang akan mampu meredam kebencian, konflik, serta permusuhan, maka sebaliknya juga akan memunculkan sikap toleransi, kerjasama, keterbukaan, dan perdamaian.

“Karena sejatinya, agama ini untuk kemanusiaan. Maka sudah jelas agama pasti mengutamakan perdamaian, kasih-sayang, moderat (wasatiyyah), dan lebih dinamis, fleksibel serta kondusif bagi semua manusia. Dan setiap agama memiliki kesamaan dan tujuan mendasar, yang semuanya bermuara pada kedamaian,” tambah alumnus pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah tersebut.

Kini, yang harus dibenarkan dalam ptaktik beragama, khususnya di Indonesia perlu diwaspadainya ideologi-ideologi agama-radikal. Mulai dari kelompok ekstrim, pro-kekerasan, fanatik-militan, anti modernisme, dan politis.

Diakhir sesi Dia menutup dengan pesan abadi; perdamaian dari masing-masing agama. Mulai dari Islam, Baha’i, Buddha, Hindu, Konghucu, Sikh, Tao, Yahudi hingga Zarathustra. Dari Islam misalnya, mengutip pada salah satu ayat al-Qur’an yang artinya “Tidaklah Aku mengutus engkau Muhammad kecuali agar engkau menebar kedamaian,”. Begitu juga dalam agama Buddha, “Jangan sakiti orang lain dengan cara apa pun yang akan menyakiti dirimu sendir.” (Udana-Varga 5:18).

Berlanjut pada materi kedua tentang Literasi Agama Damai yang disampaikan oleh Suraiya Kamaruzzaman, aktivis HAM dan perempuan. Ibu Suraiya menjelaskan, dalam hal perdamaian, kita (umat Islam) memiliki teladan yang bisa dijadikan pedoman bagi orang Islam khususnya, juga pada seluruh umat manusia pada umumnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Salah satu kisah monumental Nabi dalam ihwal perdamaian adalah pada perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian Hudaibiyah, kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr keberatan dengan dimasukkannya kata “Rasulullah” dalam perjanjian itu, dan ia menuntut untuk diganti menjadi Ibnu Abdillah yang berarti putera Abdullah.

“Selain itu kata pembuka yang awalnya ‘bismillahirrahmanirrahim’ juga diganti dengan kalimat ‘bismika allahumma’, dan menjadi kalimat yang populer di Arab kala itu. Juga dirubahnya penutup perjanjian Hudaibiyah dari yang awalnya ‘hadza ma qadha alaihi Muhammad Rasulullah’ menjadi ‘hadza ma qudhiya alaihi Muhammad ibn Abdillah’. Dan dengan senang hati, tanpa paksaan Rasulullah menuruti semua permintaan kaum Quraisy tersebut, dengan tujuan perdamaian dan meminimalisir korban,” jelas perempuan kelahiran Aceh tersebut.

Kemudian Ia beralih ke Mahatma Gandhi sebagai contoh. Dengan mengutip kalimatnya tentang perdamaian, yakni, “Untuk memulai perdamaian harus di mulai dengan pikiran, karena apa yang kita pikir akan menjaldi sikap, sikap menjadi kata, kata menjadi tindakan, tindakan menjadi prilaku.”
Ia menuturkan, Mahatma Gandhi merupakan salah seorang tokoh perdamaian dari India. Ia dilahirkan dari keluarga yang terpandang, namun lebih memilih untuk hidup bersama masyarakat kasta paling rendah di India. Mahatma Gandhi juga sering keluar masuk penjara, dan setiap masuk penjara pasti selalu mengalami kekerasan fisik, tapi semakin banyaknya rasa sakit itu, maka sebanyak itu pula ia membalasnya dengan kasih-sayang dan cinta.

“Dan kemudian yang paling fenomenal darinya adalah, Ia memimpin ribuan orang berjalan kaki sejauh 384 km pada peristiwa Salt March, sebagai aksi penolakan warga India terhadap kebijakan kolonial yang melarang orang India untuk tidak membuat Garam sendiri. Aksi inilah yang kemudian berhasil mengatarkan India menuju kemerdekaan tanpa mengangkat senjata,” terangnya dari monitor zoom.

Terkait perdamaian, ia memaknai sebagai kesepakatan kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama memiliki keinginan untuk keluar dari masalah atau perkara yang sedang berlangsung dengan mengurangi tuntutan satu sama lain. Berbeda lagi dengan kondisi damai, yakni kondisi tanpa adanya kekerasan yang bukan hanya bersifat personal atau langsung tetapi juga bersifat struktural. Dan beberapa nilai-nilai dalam perdamaian itu sendiri yakni: kesederhanaan, kebebasan, menghargai, kerjasama, tanggung jawab, kejujuran, toleransi, kasih sayang toleransi, persatuan serta rendah hati.

Semua Orang Adalah Guru Bagi Siswa Merdeka Belajar

Cerita Baru

Mohammad Mahpur

November 27, 2021

Hari guru pada 25 November ini mengingatkan saya tentang merdeka belajar. Saat banyak orang, bahkan siswa bisa mengembangkan diri tanpa guru formal, profesional, termasuk cara mengasah skill otodidak, maka diri siswa pun adalah guru bagi dirinya sendiri. Begitu juga mahasiswa saya, saat dilepas mencari kreatifitas dan inovasi belajar psikologi, dia menemukan ragam produk psikologi yang tidak pernah terpikir di benak saya. Saya menjadi tahu diri, tidak selamanya apa yang saya berikan menjawab inovasi dan kreatifitas mahasiswa. Saya sadar diri, guru tak bisa berhenti di otoritas saya di dalam kelas. Semua berpotensi memilih guru berdasarkan kebutuhan rasa ingin tahunya.

Suatu misal, anak saya begitu berjibaku dengan kompetisi game online. Bahkan dia ikut kompetisi melalui sekolah yang justru di sekolahnya tidak pernah ada mata pelajaran game online. Ruang pertemananlah yang menjadi gurunya. Setiap malam berkumpul, berkomunikasi dan mengasah kompetisi dengan cara mereka sendiri. Dia pun dapat penghargaan kompetisi. Begitu juga satu anak saya, dia gila aksi organisasi, berkarya dengan mengorganisasir dan bermain futsal, meski dia perempuan. Beberapa event bersponsor dia lakukan bersama teman mereka. Kuliahnya di pendidikan niaga. Beberapa teknik marketing juga dipelajari materi kuliah, tetapi tak seaplikatif ketika berorganisasi. Dia terhubung langsung di lapangan. Gurunya dari proses mengalami untuk tujuan realistik. Ternyata guru kompetensi atau medan pengalaman diambil dari berbagai sumber guru secara liar. Tidak ada batas definisi formal guru kelas. Guru senyap yang tak diperhitungkan tetapi langsung menjadi jembatan kebutuhan langsung. Gurunya silih berganti.

Kebutuhan guru formal menjadi kewajiban patuh pada formalisasi belakar. Setelah itu ditinggal begitu saja karena otucomenya tidak menjawab kebutuhan anak.

Belajar merdeka tidak bisa dibatasi dalam ruang guru formal. Kemerdekaan siswa untuk mencapai target kegemarannya ternyata membutuhkan ragam guru yang silih berganti, singkat, cepat, namun dapat menjawab rasa ingin tahunya. Bahkan dia merdeka menentukan guru. Tergantung derajat mobilisasinya dan target apa yang segera ingin diwujudkan anak. Anak bisa jadi subyek yang lebih tahu mana guru yang lebih layak memenuhi kebutuhan belajarnya. Lebih ekstrem, justru anak-anak tak menganggap guru formalnya berjasa secara pragmatis. Kebutuhan guru formal menjadi kewajiban patuh pada formalisasi belaka. Setelah itu ditinggal begitu saja karena otucomenya tidak menjawab kebutuhan anak.

Nah, kalau medeka belajar berpola pragmatis, temporer, berkinerja target ala target merdeka siswa, apalagi student centered learning, para guru formal boleh jadi tidak lagi zamannya mengendalikan kemerdekaan siswa. Bersikukuh guru formal sebagai instruktur sukses tunggal, nampaknya gaya klasik tersebut tidak lagi mujarab mencapai situasi ideal bagi merdeka belajar siswa. Guru formal perlu legowo memosisikan sebagai bagian yang tidak utuh menyanding si siswa yang merdeka bereksperimentasi. Laksana orang tua yang mulur mungkret memahami kemauan anak yang tidak mudah segaris seirama denga anak. Jika sudah begitu, orang tua menjadi tut wuri handayani. Jika kenyataannya siswa sebenarnya bisa memilih siapa saja guru eksperimentasinya, dan siapapun subyek interdependensi suksesnya, merdeka belajar perlu memberi ruang siapapun boleh menjadi guru. Asalkan dapat membantu siswa berorkrestasi dengan eksperimentasi targetnya.

Siswa Merdeka Gurunya Siapa Saja

Praktik baik ada di beberapa sekolah non-formal dan pendidikan alternatif yang memberikan siswa kemerdekaan merancang belajar sendiri. Qoryah Toyyibah Salatiga memberikan keleluasaan siswa membuat masterplan pilihan belajar mereka. Salam Yogyakarta, memberikan kesempatan yang sama dan mendesain riset dengan memberikan kesempatan mengakses guru non formal, Sekolah Dolan Malang memberi kesempatan siswanya mengajukan kelas mandiri dan presentasi tugas akhir dari hasil karyasiswa. Pesantren Rakyat Sumberpucung, Kab. Malang, memberi kebebasan santrinya untuk memilih fokus menjadi peternak lele, belajar bangunan lebih besar porsinya, sementara kelas formalnya untuk belajar dan mengaji dapat menyesuaikan santri. Para siswa diapresiasi orientasi minatnya dan boleh mengambil guru siapa saja. Merdeka belajar yang memasilitasi siswa memilih guru sesuai eksperimentasi minat dan bakatnya.

Komunikasi yang mengaransemen merdeka siswa menjadi desainer individual dan kolaboratif. Bahkan pilihan guru tidak lagi guru kelas tetapi guru siapa saja yang relevan menjawab dorongan proses penuntasan belajar.

Siswa merdeka gurunya siapa saja yang relevan membantu mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Dia bisa menemukan guru temporer, guru pemandu, atau guru berjejaring, dan lain sebagainya, bisa bersamaan sesuai dengan mobilitas diri siswa atau bergantian secara tuntas. Posisi guru formal bergeser. Bahkan kuasa di kelas diubah dengan auto skill designer yang patokannya bukan administratif kurikuler yang didesain dibalik layar. Sementara siswa tak pernah tahu kapan mereka bersuara memulai belajar. Auto skill designer adalah fasilitator merdeka yang kemampuan kompleksnya mampu merangkai keragaman perspektif ilmu pengetahuan dan menginklusi ketrampilan makro menjembatani praktik merdeka siswa. Jenis komunikasi beralih dari komunikasi kepatuhan menjadi komunikasi mendengarkan. Komunikasi yang mengaransemen merdeka siswa menjadi desainer individual dan kolaboratif. Bahkan pilihan guru tidak lagi guru kelas tetapi guru siapa saja yang relevan menjawab dorongan proses penuntasan belajar.

Melewati peringatan hari guru tanggal 25 November lalu, semangat merdeka belajar membuka ruang pemaknaan guru dalam menarasikan ulang merdeka belajar. Guru tidak dibatasi pada ruang kelas yang telah terkapitalisasi dalam politik pendidikan atas nama sekolah. Semangat merdeka belajar diikuti oleh redefinisi guru yang memiliki peran penting dalam menjawab berbagai kebutuhan merdeka siswa. Dia boleh disebut teman yang membantu kerja kreatifnya, tetangga yang menjadi model sukses, sosok yang membelajari seorang anak menciptakan permainan, tukang bengkel yang terbuka untuk anak yang rela alat bengkelnya dijadikan sumber belajar, tukang bangunan dari seorang santri, pedagang pasar yang menjadi tempat latihan anak-anak meriset praktik jual beli, begitu seterusnya. Guru adalah sosok yang terbuka menularkan kompetensi unggulnya untuk anak-anak yang ingin melatih rasa ingin tahunya.

Dalam kelas, guru tak lagi menjadi otoritas tunggal. Kolaborasi lintas kompetensi memicu merdeka belajar tumbuh dalam situasi berjejaring yang lues dan terbuka.

Siswa merdeka belajar gurunya siapa saja. Guru formal adalah dirijen. Sosok yang fleksibel laksana seorang penasihat dengan kekuatan inpsiratif. Dia tidak menjadi pemilik tunggal bagi pengarah kompetensi karena eksperimentasi sukses dalam dunia kreatif membutuhkan perspektif beragam. Apalagi di zaman kolaboratif. Pengalaman sukses berproses dengan kekuatan diri untuk mengorkrestrasi berbagai sumberdaya yang saling menunjang cita-cita mudah tergapai. Seorang anak yang kompetensinya memasak, dia butuh guru formal yang memberikan cara berliterasi dalam menemukan sumber bacaan dan pengetahuan yang tepat, tetapi tentu tidak kuasa mengajari memasak, kecuali guru tersebut punya bakat memasak. Saya mengajar psikologi entrepreneur di paskasarjana psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya bisa memandu mereka melacak melalui bibliometri (referensi) untuk menguasai pengetahuan psikologi entrepreneur, tetapi jelas tidak kompetens untuk memandu eksperimentasi di dunia nyata. Saya mengundang pengajar luar yang membantu mahasiswa menggerakkan usahanya melalui pelaku bisnis digital untuk bicara data sains dalam mengelola percepatan pasar. Agus Sakti, pengajar dari praktisi saya beri porsi sesuai selera mahasiswa. Mereka saya beri kelonggaran mengakses tuntas pengajar tersebut. Berbagai inspirasi cepat bertumbuh hingga mereka membuat kolaborasi bisnis. Dalam kelas, guru tak lagi menjadi otoritas tunggal. Kolaborasi lintas kompetensi memicu merdeka belajar tumbuh dalam situasi berjejaring yang lues dan terbuka.

Merdeka belajar, gurunya bisa siapa saja.

Merdeka Belajar, Sudahkah Efektif untuk Pendidikan Kita?

Cerita Baru

Abdul Malik Karim Amrullah

Oktober 7, 2021

Merdeka belajar tetap perlu dikritisi di masa awal pelaksanaannya secara nasional. Kebijakan Mas Nadiem menjadi peluang baru bagi idealitas pendidikan. Merdeka belajar beririsan dengan kemampuan menguasai teknologi informasi, khususnya ketika merdeka belajar juga berbarengan dengan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran di masa pandemi. Nah, sejalan dengan idealisme tersebut, pertanyaan penting adalah, sudah seberapa efektif proses pembelajaran, evaluasi, dan dampaknya bagi perubahan kualitas pendidikan kita?
Kampusdesa.or.id — Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempaatan bagi mahasiswa-mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan.
Kebijakan tersebut menyedot perhatian perguruan tinggi untuk mendesain kembali kurikulumnya agar sesuai dengan kebijakan tersebut. Sebelum kita melihat lebih jauh fenomena redesain kurikulum tersebut, mungkin perlu kita telusuri sebenarnya akar-akar kebijakan tersebut muncul, karena memang bagaimanapun juga tidak lepas dengan kegalauan presiden Jokowi bahwa Sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, yang berkarakter kuat dan berakhlak mulia,”Ia juga menekankan bahwa sistem pendidikan nasional perlu menekankan pentingnya inovasi dan kemajuan teknologi. Untuk mendukung hal tersebut, ia ingin semua platform tekonologi bertransformasi mendukung kemajuang bangsa, “Peran media-digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan,” tutur Presiden Jokowi. (Harian Kompas, 2020).

Kreativitas hanya bisa dihasilkan dengan rasa Bahagia, maka arahkan siswa agar bisa belajar dengan perasaan Bahagia (Amka)
Baca juga: Merdeka Belajar dan Mas Mendikbud, Mengapa Banyak Ditentang?

Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia berada di era disrupsi, era yang sulit dihitung, era sulit dikalkulasi, era yang penuh risiko. Pada era ini perlu penguatan data dan perlu orang yang memiliki pengalaman bagaimana mengelola sebuah data sehingga bisa memprediksi masa depan. Big data ini penting untuk masa depan, Jokowi menambahkan Indonesia perlu orang yang mengerti betul mengenai pengelolaan dan penggunaan internet of Things (IoT), artificial Intelligence hingga big data. Ini kenapa pilih Mas Nadiem Makarim,” jelas Jokowi (Harian CNBC Indonesia, 2019).

Agar siswa mampu menjawab tantangan jaman sekarang, maka diperlukan kebebasan berfikir, perasaan bahagia sehingga siswa akan dapat mengeksplorasi potensi secara totalitas dengan perasaan bahagia.
Merdeka belajar sebenarnya konsep dasar yang dijadikan instrumen untuk menjawab kegalauan presiden dan menjadi problem di masyarakat Indonesia pada umumnya. Agar siswa mampu menjawab tantangan jaman sekarang, maka diperlukan kebebasan berfikir, perasaan bahagia sehingga siswa akan dapat mengeksplorasi potensi secara totalitas dengan perasaan bahagia. Modal bahagia tersebut akan menghantarkan siswa akan berpikir inovatif dan kreatif terhadap segala tantangan yang ada depannya termasuk tantangan penguasaan media digital.
Mengukur efektifitas Kurikulum Merdeka Belajar
Baca juga: Interaksionisme Simbolik; Antara Lonte dan Merdeka Belajar
Ukuran yang kedua adalah sesuai dengan visi dan misi pemerintah menghadapi era digital, dimana literasi digital harus mampu ditingkatkan dan bisa bersaing dilevel dunia, kemudian literasi itu menjadi kompetensi siswa yang harus mampu diarahkan untuk menyelesaikan segala persoalan dengan kompetensi digitalnya itu dengan memproduksi teknologi tertentu yang bisa bermanfaat dan memudahkan untuk masyarakat, karenanya model belajar harus dikembangkan sejak dini ke arah logika dasar data dan informasi, sehingga kurikulum memang disiapkan untuk berfikir masa depan.
Kita lihat survey yang dilakukan Kominfo 2020 ditemukan bahwa literasi digital di Indonesia belum sampai level “baik”, selain itu juga, semakin tinggi literasi digital, semakin rendah kecenderungan berkebiasaan positif dalam mencerna berita online (Status digital literasi Indonesia. Kominfo, 2020), sedangkan peringkat literasi digital dunia, Indonesia juga masih menduduki peringkat 56 dari 63 negara dunia. (Kominfo, 2020). Data tersebut menunjukkan masih rendahnya angka literasi digital masyarakat Indonesia, padahal sekarang adalah era informasi digital karena informasi yang paling sering diakses masyarakat serta informasi yang paling dipercaya masyarakat sekarang adalah media sosial. Itu artinya media sosial menyediakan informasi sekaligus masalah yang harus segera diketahui dan diselesaikan masyarakat.
Baca juga: Milenial, Kampanyekan Moderasi Beragama Di Ruang Digital
Belajar dari Arab Saudi yang menargetkan 5 besar dunia dalam percepatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence), Kerajaan Arab Saudi juga akan berupaya menghadirkan programmer komputer untuk setiap 100.000 warga, mereka menyiapkan alokasi dana khusus peningkatan sektor teknologi informasi dan komunikasi yang akan digenjot memiliki nilai hingga USD27 miliar atau setara Rp388,2 triliun hingga 2025 (Sindonews, 2021).
Untuk meningkatkan kompetensi digital setidaknya ada 5 framework yang harus digarap pemerintah melalui Pendidikan, pertama adalah literacy data dan informasi terutama kemampuan mengelola dan mengevaluasi data dan konten-konten digital, yang kedua adalah komunikasi dan kolaborasi terutama kemampuan berinteraksi dan sharing melalui teknologi digital, ketiga adalah digital content creation terutama mengembangkan konten digital dan kemampuan program, keempat keamanan terutama kemampuan melindungi data personal dan yang kelima adalah memecahkan masalah (problem solving) terutama kemampuan memecahkan problem teknis. Kelima Garapan tersebut harus menjadi kerangka kerja dalam pengembangan kurikulum merdeka belajar.
Siswa harus dipastikan belajar dengan perasaan bahagia, sehingga guru atau pengajar dituntut untuk mengajar dengan bahagia juga
Ukuran ketiga adalah sesuai dengan semangat Merdeka Belajar dimana siswa harus dipastikan belajar dengan perasaan bahagia, sehingga guru atau pengajar dituntut untuk mengajar dengan bahagia juga. Agar guru atau pengajar bisa bahagia, maka kebutuhan dasar guru setidaknya harus dipenuhi, kemudian guru harus mengajar sesuai dengan bidangnya serta guru harus diberikan apresiasi terhadap prestasi yang diraihnya, sehingga ketika guru bahagia, maka diharapkan energi kebahagiaannya juga bisa ditangkap oleh siswa sebagai suatu inspirasi yang harus ditiru.
Nadiem Makarim berencana melakukan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai ganti UN. Ada tiga aspek yang diukur. Yang pertama adalah literasi, Aspek tersebut tidak hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga mengukur kemampuan siswa dalam melakukan analisis terhadap suatu bacaan. Kedua adalah numerasi yaitu kemampuan bernalar menggunakan matematika, dan yang ketiga adalah survey karakter (Jawapos, 2019) pengukuran karakter seharusnya menambahkan aspek kebahagiaan (happiness) agar pemerintah mengetahui tingkat kebahagiaan siswa secara nasional agar bisa menjamin proses pendidikan berjalan dengan perasaan Merdeka sesuai dengan cita-cita Merdeka Belajar.

Anak Muda Masa Kini, Kami Ini Pekerja Cerdas

Cerita Baru

Oktober 2, 2021

Anak muda generasi kini menjalani hidupnya sama seperti generasi terdahulu, hanya cara yang digunakan sajalah yang berbeda, lebih cerdas dengan adanya kemudahan mengakses apapun, di manapun, kapanpun. Dunia yang serba praktis dan bisa didapatkan dalam sekali genggaman sepertinya sangat cocok menjadi ungkapan bagi mereka yang menjadi pintar dan berwawasan dengan memanfaatkan sarana menimba ilmu melalui kemudahan teknologi.

Kampusdesa.or.id — Anak muda zaman sekarang identik dengan generasi menunduk. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemuda masa kini sangat kecanduan gadget. Melakukan aktivitas dengan hampir selalu ada gadget di tangan? Hmm, ini dapat ditemui tanpa mengenal tempat. Toilet, pasar, antrian bank, bahkan perpustakaan sekalipun. Tapi, tunggu dulu. Tidak semua anak muda menyia-nyiakan kemudahan akses yang diberikan dengan adanya kemajuan teknologi ini, loh.

Dunia yang serba praktis dan bisa didapatkan dalam sekali genggaman sepertinya sangat cocok menjadi ungkapan bagi mereka yang menjadi pintar dan berwawasan dengan memanfaatkan sarana menimba ilmu melalui kemudahan teknologi, kursus online, misalnya. Bukan serba cepat dan tanpa proses, namun memang itulah faktanya bahwa lesson learning yang disediakan hanya memberikan poin-poin penting untuk dapat dipahami dengan mudah, sebagai brainstorming. Selain ringkas, kursus online juga dapat diakses di mana saja. Meski begitu, anak muda tak hanya berhenti di situ, seringkali dijumpai mereka yang juga mengeksplorasi lebih jauh dengan bacaan ilmiah yang menunjang kursus tersebut. Hal ini cukup membuktikan bahwa mereka benar-benar ingin belajar. Jika hanya ingin mendapat sertifikat dan pengakuan abal-abal, untuk apa buang-buang uang dengan membayar mahal?

Banyak komunitas pemuda yang dewasa ini menjamur bak coffee shop di tengah kota. Aktivitas dan project yang dikerjakan pun tak main-main, mulai dari gerakan sosial yang orang awam pun paham, hingga berskala internasional seperti mengadakan conference dan global volunteer exchange

Meracik Gugah Gerakan Nasional dari Pinggir

Cerita Baru

Mohammad Mahpur

September 17, 2021

Kampusdeda.or.id–Rapat Tahunan Komisariat IKAPMII (Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) tentunya akan menarik kalau dikemas lebih terbuka terhadap keragaman praktik baik para alumni yang sudah banyak menjadi figur perubahan. Kita pumya banyak singa daerah, bahkan singa penggerak di level desa yang tumbuh dengan spirit gerakan. Mereka mampu berkontribusi terhadap perbaikan kehidupan kampungnya. Berbagai pengalaman pinggir yang kadang terabaikan justru banyak tersohor menjadi referensi kebangkitan pembangunan. Momen kita dapat berkonstribusi dalam gerakan nasional yang memulai merawat apa yang ada di pinggir

Malah yang pinggir dan kecil-kecil begini lebih mudah dijadikan sumber inspirasi dan lebih gampang ditiru. Bukankah yang gampang-gampang dan mudah ini lebih cepat diwariskan ke orang lain, atau generasi kader di bawahnya untuk sederhana dipraktikkan? Basis intelektual organik sepertinya lebih riil kalau kita mengaji pada para alumni yang sudah bisa terampil mengorkrestasi jamaahnya menjadi inspirasi perubahan.

Jadi, RTK IKAPMII tidak perlu risau mengorganisir figur ketua mendatang siapa, tetapi yang lebih penting adalah mengorganisir gagasan sebagai konten arah dan fokus diseminasi seputar evolusi dan revolusi pengalaman alumni agar lebih nampak gagah sebagai intelektual organik.

Menyudahi Formalisasi, Menumbuhkan Apresiasi

Kita bisa bercermin ke model kyai kampung, atau ke para kyai yang begitu tulus bertumbuh tidak dalam formalisme. Mereka bisa kita duplikasi dengan nalar intlektual organik bukan dengan menarasikan ulang keistimewaan beliau. Kita narasikan ulang jjejak beliau menggunakan praktik baik hari ini melalui personalisasi uji coba alumni di lingkup pinggir tadi. Kita tinggal membuat simpul pikirannya menjadi bungkusan gagasan kritis yang dapat menjadi opini kader atau injeksi kader untuk cerdas dan terampil dalam memilih sekian aktifitas gerakan di masa kini.

RTK sebagai teknologi usung bagi kearifan lokal (praktik baik) yang bisa tersusun menjadi mini ensiklopedi gagasan nasional.

Idealnya, saya membayangkan, riuh formalisme RTK bukan ter-taqdis-kan hanya memilih ketua melulu, tetapi langsung menjadi kegiatan efektif untuk alat bungkus gagasan pinggiran tadi menjadi kacamata pengetahuan gerakan. Sebuah watak apresiasi bagi pengalaman baik para alumni, menjadi bangunan ilmu, amal, dan diangkat menjadi sebagian kecil isu nasional. Metode ini dapat melahirkan RTK sebagai teknologi usung bagi kearifan lokal (praktik baik) yang bisa tersusun menjadi mini ensiklopedi gagasan nasional. Toh jaringan alumni kita sudah bisa membangun bargaining gagasan secara nasional.

RTK lebih menjadi spirit apresiasi ketimbang formalisasi. Para kader kampus duduk saja di belakang atau menjadi fasilitator yang bertugas mendukung mimbar bebas apresiasi pengalaman baik alumni yang biasanya terpinggirkan, sebab RTK selalu menjadi simbol kuasa. Selain itu kader kampus bertugas menyediakan juru ketik cerdas yang dapat menarasikan kearifan lokal yang diapresiasi dari pengalaman baik pinggiran tadi menjadi wacana strategis nasional. Tidak harus muluk-muluk. Sederhana tetapi mampu memantik opini strategis.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah yang-biasa-dipake–e1626071446700.png
Kader kampus bertugas menyediakan juru ketik cerdas yang dapat menarasikan kearifan lokal yang diapresiasi dari pengalaman baik pinggiran tadi menjadi wacana strategis nasional.

Hari ini kita lebih banyak butuh cara pandang. Budaya RTK dengan skenario apresiasi nampaknya akan menjadi ruang belajar bersama bagaimana praktik baik akan dapat membuka keanekaragaman mengelola gerakan. Berbeda dengan budaya formalisme, kita hanya disajikan prestise dan perang simbol dan identitas, lalu menyuguhkan keseragaman. Modus ini sudah tidak terlalu cerdas sebagai suguhan kader. Bahkan para pendamping kader yang masih intens menjadi tempat jujugan gagasan, lebih banyak sambat ketimbang alih-alih memantik kreatifitas gerakan di masa kini. Jadi, RTK sebagai teknologi apresiasi dapat dimulai sejak hari ini.

Menanya Ulang Tujuan Pendidikan Modern

Mengupgrade teknik, menggugah gerakan

Alumni ini sudah berlimpah kapital. Jikalau berat membuat perluasan komisariat, atau rayon permanen, ya lebih baik kapitalnya dijadikan pengganti jasa komisariat gagasan. Tentu lebih murah dan mampu menjadikan ruang baru mengapresiasi khazanah praktik baik kedalam manuskrip gerakan. Ini dapat menumbuhkan jejak digital gerakan yang dapat menyelamatkan dari jejak-jejak kematian gerakan.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah yang-biasa-dipake–e1626071446700.png
Konon, para filusuf Yunani dan Muslim, mereka dapat menciptakan warna peradaban dari halaqoh kultural semacam ngopi dan cangkruk.

Tetap kita butuh ngopi dan kongkow saat RTK. Situasi ini penting untuk menstimulasi orisinalitas. Konon, para filusuf Yunani dan Muslim, mereka dapat menciptakan warna peradaban dari halaqoh kultural semacam ngopi dan cangkruk. Dari sini kita lebih enteng saling mendengarkan dan saling mengapresiasi. Jadi, cara meng-upgrade teknik RTK yakni, mencegah tenggelam dalam formalisme dengan mengapresiasi teknik ngopi dan kongkow agar bangkit percik praktik baik menjadi simpul gagasan strategis nasional. Jadi RTK dapat mengangkat derajat kearifan lokal plus membesarkan tokoh pinggir menjadi panutan sehingga RTK mampu menyuguhkan pilihan figur yang beragam.

Gerakan nasional dari pinggir
Penulis sedang memberikan pelatihan bersama kader PMII advokasi desa
Saya jadi ingat buku Room Simatupang, jika seseorang menjadi fasilitator komunitas, tinggalkan terobsesi menjadi terkenal, justru cara itu akan mengambil alih virus kemandirian. Bunuh diri kelaslah, biar otonomi gerakan terpancar dari kesadaran masyarakat. Paulo Freire, bahwa pendidikan yang baik menumbuhkan kesadaran kritis dari pembelajarnya, bukan dari pusat kuasa kebenaran (guru). Gramsci, intelektual organik adalah sosok yang berketrampilan hidup mengorganisir sumberdaya menjadi surplus perlawanan, gerakan, atau perubahan sosial.

Jika tidak berlaku, setidaknya gagasan ini dapat tertuang karena kemerdekaan saja. Selebihnya, tak ada yang membatasi sebuah pemikiran. Free market ideas. Kata NDP (Nila Dasar Pergerakan) kala itu. Selamat menyelenggarakan Rapat Tahunan Ikatan Alumni PMII Komisariat Sunan Ampel Malang.

Demokrasi dari Desa, KPU Trenggalek Tingkatkan Pendidikan Pemilih

Cerita Baru

Nurani Soyomukti

September 9, 2021

Demografi desa punya karakter pemilih khas. Model kehidupan mereka lebih bercorak kelompok, paternalistik, dan boleh jadi lebih bernalar dengan fundasi kultural yang kuat. Model itu bisa memberi peluang dimanfaatkan untuk mendulang suara secara kotor. Nah, bagaimana desa dapat menjadi tonggak penting kualitas Pemilu yang demokratis? Nampaknya, desa pun butuh diajak membangun komunikasi melalui pendidikan pemilih sehingga desa dapat menopang kualitas Pemilu pada setiap pemilihan Presiden, legislatif, kepala daerah atau berbagai praktik pemungutan suara yang melibatkan desa. Seperti apa KPU Trenggalek memasuki pendidikan pemilih di Trenggalek!

Kampusdesa.or.id–Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sedang melirik desa sebagai ‘lokus’ yang dijadikan sasaran pendidikan pemilih. Program yang telah dirancang dan sudah diluncurkan tahun ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, khususnya demokrasi elektoral sebagaimana menjadi perhatian lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu ini. Meskipun tahun ini baru dilaksanakan tiap propinsi di dua desa, setidaknya bisa menjadi “pilot project” untuk diteruskan di tahun depan di lebih banyak lokus (desa).

Program tersebut bertajuk Desa Peduli Pemilu/Pemilihan (DP3). Bentuk kegiatannya adalah mengadakan pembelajaran bagi tokoh-tokoh desa yang mewakili segmen pemuda, perempuan, kaum perempuan, tokoh keagamaan, dan tak ketinggalan adalah penyandang disabilitas. Puluhan kader akan direkrut dalam sebuah pelatihan tentang Pemilu dan Demokrasi, Partisipasi dan Komunikasi Publik, juga teknik-teknik yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.

Kenapa pendidikan pemilih harus diperkuat di desa ?

Meskipun terlambat menengok desa, jika acuan perhatian umum pada desa adalah UU Desa (UU Nomor 6 tahun 2014), kegiatan ini tetap harus kita sanggup gembira. Pertama, desa adalah lokus penting yang menjadi sasaran dan perhatian. Mengingat basis masyarakat sebuah negara bernama Indonesia ini adalah desa. Pada kenyataannya, fokus perhatian penyelenggara Pemilu maupun kontestan pemilihan (partai politik dan perseorangan) tetaplah desa. Karena di desalah tempat pemungutan suara ada. TPS (tempat pemungutan suara) adalah tempat kejadian di mana suara diberikan dan pilihan politis warga diputuskan.

Kedua, dari desalah peristiwa dan tingkahlaku politik itu riil terjadi. Para politisi melirik desa sebagai tempat melakukan mengorganisir gerakan politik. Partai politik harus mendirikan ranting-ranting partai di desa, mengorganisir tim kampanye, relawan politik, dan dalam politik “pil-pilan” kegiatan yang membentuk tingkahlaku pemilih terjadi—salah satunya adalah politik “transaksional” di mana suara bisa dipertukarkan dengan “amplop”.

KPU ingin memasuki desa dengan cara melakukan desain pendidikan pemilih lewat program DP3 ini. Salah satu isunya memang “Politik Uang”

Poin ini menagih sebuah upaya agar juga dilakukan perhatian yang lebih di desa, utamanya gerakan penyadaran dalam memberantas perilaku politik pragmatis-oportunis di desa. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah meluncurkan program “Desa Anti-Poltik Uang” beberapa tahun lalu. Sementara KPU ingin memasuki desa dengan cara melakukan desain pendidikan pemilih lewat program DP3 ini. Salah satu isunya memang “Politik Uang”, tapi tidak sekedar itu. Banyak isu yang bisa dijadikan bahan untuk masuk kesadaran massa rakyat dalam merubah kesadaran baru menuju Pemilu 2024 yang lebih berkualitas.

Ketiga, dalam posisi KPU selaku penyelenggara tentunya juga akan menjadikan pusat kegiatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyibukkan ketika tahapan Pemilu sudah masuk. Nantinya KPU akan merekrut panitia tingkat desa dan tingkat TPS yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui rekrutmen terbuka. KPU juga sudah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang ingin mendata data pemilih tiap desa, yang nantinya pada saat tahapan formal tiba akan dilakukan secara serentak dan massif dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang juga direkrut dari orang-orang pilihan dari desa.

Ketika tahapan kampanye, KPU juga butuh partisipasi warga desa untuk mencari dan mendalami informasi tentang calon yang akan mereka pilih. KPU akan memasang atribut-atribut kampanye atau alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh angaran negara (spanduk, baliho, umbul-umbul). Juga masa yang paling puncak, yaitu pemungutan suara di mana suara warga desa di tentukan di dalam bilik suara yang didirikan di desa-desa.

Mendatangi desa dengan program pendidikan pemilih merupakan pilihan yang tepat.

Melihat kenyataan bahwa tahapan demokrasi elektoral secara nyata bersentuhan dan hidup secara paling konkrit di desa, maka mendatangi desa dengan program pendidikan pemilih merupakan pilihan yang tepat. Tidak ada kata terlambat, karena demokrasi memang proses yang terus berjalan dan praktik penyadaran politik untuk warga merupakan investasi jangka panjang.

Belum lagi kalau bicara demokrasi secara umum, katakanlah demokrasi yang penyelenggaraannya di luar yang ditangani KPU. Atau katakanlah demokrasi dalam makna lebih luas, tetap diperlukan suatu kesadaran untuk menjadikan desa sebagai lokus pembangunan demokrasi dan penyadaran politik secara lebih luas. Apalagi sejak UU Desa sudah disahkan, desa memang diarahkan pada kehidupan yang lebih mandiri dengan partisipasi warga yang tinggi dan nilai-nilai demokrasi diperlukan di dalamnya.

Di luar konteks Pemilu/Pemilihan yang dikawal oleh KPU. Demokrasi elektoral di desa bukan hanya Pilkades (pemilihan Kepala Desa). Setidaknya ada beberapa topik dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 yang bisa dikatakan terkait dengan demokrasi desa. Di antaranya, misalnya, adalah (1) Pemilihan Kepala Desa secara langsung; (2) BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa; (3) Musyawarah Desa sebagai forum artikulasi warga desa dalam turut merumuskan kebijakan desa; (4) Laporan Pertanggungjawaban Pemdes dan Afirmasi terhadap warga desa untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di desa, setidaknya butuh dipantik oleh gerakan penyadaran melalui berbagai desain kegiatan. Ruang penyadaran harus didesain untuk membuat partisipasi warga desa tidak sekedar formalitas

Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di desa, setidaknya butuh dipantik oleh gerakan penyadaran melalui berbagai desain kegiatan. Ruang penyadaran harus didesain untuk membuat partisipasi warga desa tidak sekedar formalitas—apalagi sekedar manipulasi administrasi mekanisme demokrasi. Butuh partisipasi yang tinggi, kesadaran kritis warga, agar mereka terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, punya suara untuk ikut membangun desanya, juga melakukan kontrol terhadap tendensi koruptif dan elitis di desa.

Salam Berdemokrasi!, Salam Berdesa!, Pemilihan Berdaulat Negeri Kuat!

Pemilih Berdaulat Negera Kuat!

1...141516...109 Halaman 15 dari 109

KATEGORI TERPOPULER

Cerita Baru58
Berita Inspiratif19
Ilmu Pengetahuan16
Tutur Desa12
Jurnal Desa11
Giat Desa11
Psikologi9
Kesehatan Alami7

TENTANG KAMI

Kampus Desa Indonesia adalah wadah inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan ekonomi desa.

Kontak kami: kampusdesa.indonesia@gmail.com

IKUTI KAMI

Facebook

Instagram

Youtube

Beranda
Blog
Produk Kami
Konsultasi Psikologi
Kontak
KATI