Optimalisasi Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera

2
130
Ilustrasi Dana Desa (sumber: www.netralnews.com)

0Shares
0

Kampusdesa.or.id–Lamongan (14/09), berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), kemudian 8.444 kelurahan serta 51 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). Provinsi yang memiliki wilayah setingkat desa terbanyak adalah Jawa Tengah, yakni 8.559 desa/kelurahan. Kemudian diikuti Jawa Timur 8.496 desa/kelurahan di urutan kedua (katadata.co.id).

Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya, pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah besaran yang terus bertambah tiap tahunnya dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Alokasi dana desa diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa (bulelengkab.go.id). Kekuatan desa ini berpayung pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa hasil Dana Desa yang dikucurkan sejak tahun 2015 telah merealisasikan jalan desa sepanjang 191 ribu kilometer, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebanyak 24.000, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejumlah 50.000, 8.900 pasar desa, 58.000 saluran Irigasi dan 4.100 Embung (kemenkeu.go.id). pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa sebesar Rp. 187 triliun sejak 2015 lalu. Tahun 2015 sebesar Rp. 20,7 triliun, tahun 2016 menjadi Rp. 47 triliun, tahun 2017 menjadi Rp. 50 triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp. 60 triliun, dan tahun 2019 ini Dana Desa naik menjadi Rp. 73 triliun.

Tahun 2020 ditargetkan tiap desa mendapakan dana Rp. 1 miliar. Besaran anggaran Dana desa yang terus bertambah tiap tahunnya menjadi isu nasional yang banyak diperbincangkan. Kondisi ini dipicu oleh beberapa temuan di lapangan bahwa penyelenggaraan Dana Desa masih menemui beberapa isu, diantaranya: Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum menunjukkan kesiapan, administrasi yang dinilai masih terlalu rumit, kasus korupsi, proyek pesanan, dan perencanaan desa dalam memanfaatkan Dana Desa tersebut. Hal ini nampaknya perlu menjadi perhatian, mengingat Dana Desa merupakan potensi yang sangat strategis dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa.

Oleh karena itu, Diaspora Muda Lamongan bermaksud untuk menyelenggarakan Webinar vol.02 dengan tema “optimalisasi Dana Desa untuk mewujudkan inovasi dan kemandirian desa”. Webinar ini akan membahas dari sisi kesiapan desa-desa di Lamongan dalam menyambut program pemerintah, baik dari perencanaan alokasi anggaran, program kreatif, dan pengenalan potensi desa yang dapat dioptimalkan melalui suntikan Dana Desa. Harapannya webinar ini dapat menjawab isu tersebut dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawal program pemerintah ini dalam rangka merealisasikan tujuan awal program, yakni mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. Sebab, pembangunan nasional tidak selalu harus diinisiasi dari tingkat pusat, melainkan dapat dimulai dari satuan wilayah administratif terkecilnya, yaitu desa.

Sehingga dalam kesempatan ini, Webinar Kali ini dibimbing oleh Pemateri yang handal yaitu bapak Ahmad Zainuddin, M.Fil.I sebagai Tenaga Ahli Kabupaten Lamongan untuk Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa RI dan dimoderatori oleh Nur Fa’izah, dari Divisi Kajian Strategis Diaspora Muda Lamongan.

Baca Juga: Peran BUMDes Sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa

Poin-Poin Pembahasan

Adapun poin-poin pembahasan yang diperoleh adalah sebagai berikut: Pertama, Positioning Desa Baru dalam perspektif Undang-Undang Desa. Dalam hal ini desa memiliki dua asas yaitu yang pertama, memberikan pengakuan pada desa sebagai satuan pemerintah dengan segala kewenangan lokal yang dimiliki dan didalamnya juga adat istiadat yang telah berkembang dan bahkan jadi sistem yang mengatur cara hidup masyarakat desa. Kedua, asas subsidiaritas yang dimana memberi kepastian hukum pada desa untuk menentukan kewennagan lokal yang dimiliki serta mengaturnya untuk kepentingan kemajuan masyarakat dan desa

Kedua, Dana Desa sebagai hak budgeting desa dan suplemen peningkatan pendaptan asli desa, dan potret realisasinya di Kabupaten Lamongan. Dana desa hadir sebagai implementasi dari asas subsidiaritas yang diatas, untuk menjadi terkelolanya kewenangan dan potensi desa untuk pembangunan desa. Lamongan, memiliki 462 desa di 27 kecamatan dan ini merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbesar di Jawa Timur dan disusul Kabupaten Bojonegoro.

Ketiga, Merencanakan desa secara sustainable berbasis data Indeks Desa Membangun (IDM), dan status desa di Lamongan dalam indeks. Dalam hal ini IDM merupakan Alat ukur tersebut juga membantu desa untuk merencanakan pembangunan di desa agar sustainable dan terukur. Tetapi, banyak desa yang belum mau menjadikan data IDM. Sebagai basis perencanaan di desanya. Sehingga kecendrunganya masih belum bagus. IDM ini dapat dilihat dalam data jumlah capaian pada masing-masing bidang. Kemendesa juga mengguakan alat ukur Indeks Desa Membangun (IDM) untuk megukut perkembangan desa dalam 5 kategori status desa. Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggi dan sangat tertinggal. Data tersebut akan memotret dalam 3 dimensi indeks yakni ketabahan sosial, ekonomi dan lingkungan. Gerakan Inovasi Desa, one village one innovation

Keempat, isu-isu strategis dalam menjawab percepatan pembangunan di desa menuju desa mandiri. Berapa catatan kritis terhadap perkmebangan desa dan kebutuhan perempatan kemandirian desa adalah:

1) Lamongan telah menjadikan inovasi sebagai pendekatan baru dalam perencanaan di desa dengan tagline “one village one innovation. Melalui Bursa Inovasi Desa di beberapa kecamatan, desa mendapatkan literasi inovasi yang cukup sebagai bahan pengembangan potensi di desanya. Selain itu yang belum terberdayakan adalah sistem dokumentasi inovasi daerah, sebagai media dan kanal informasi atas hasil-hasil inovasi di desa yang telah ter-capture agar mudah diakses oleh desa2 lain baik Lamongan maupun kabupaten lain.

2) Sistem informasi desa belum baanvak diamanfaatkan oleh desa, hanya 2-10 desa yang telah menggunakan SID sebagai basis pengelolaan data dan penunjang layanan sosial masyarakat.

3) Dua tahun ini Lamongan sedang dalam kondisi darurat stunting. Sebuah dampak klinis akibat gizi bayi sehingga tumbuh dengan ukuran yang kecil tdk normal seusianya. Lamongan adalah 1 dari 10 kabupaten di Jatim dengan data stunting yang cukup tinggi.

4) Pengawas partisipatif. Pengelolaan dana desa sangat mutlak memerlukan pengawas partisipatif dari seluruh pihak. meski semua desa telah mepublikasikan APBDESnya melalui banner, namun tidak banyak yang mampu membaca data untuk jadi bahan pengawasan.

WEBINAR Kali ini berjalan aktif dan dengan dibuktikannya jumlah peseta yang antusias bertanya selama sesi tanya jawab Serta kepatuhan peserta terhadap peraturan yang berlaku selama WEBINAR berlangsung. Selanjutnya, tentu diharapkan WEBINAR ke depan dapat Lebih baik dan bermanfaat (Yzd/Faiz/Aisy).
*Berita ini juga ditayangkan di halaman facebook Diaspora Muda Lamongan dengan judul Cerita Panjang Webinar Vol. 02 Diaspora Muda Lamongan.
Berita sebelumyaMemahami penyebab Konflik Wali Murid dan Guru
Berita berikutnyaMencegah ‘Depresi Kolektif’ dengan Menguatkan ‘Aspek Spiritual’ dalam Diri
Cukup panggil Aisy dari tiga suku kata nama saya. Begitu mendarat di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, kalimat besar Sitou Timou Tumou Tou yang memiliki arti manusia hidup, untuk memanusiakan orang lain akan menyambut para pendatang. Bagi saya, ada beberapa pegangan yang perlu hadir untuk terus menjadi pengingat. Lebih dari sekedar hidup seorang diri sebagai individu, manusia hadir untuk memanusiakan sesamanya. Fastabiqul Khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan adalah ‘pegangan’ lainnya. Terlebih, terciptanya manusia di bumi ini adalah sebagai khalifah yang akan merawat dan mensejahterakan bumi, karena saya lahir sebagai Orang Jawa, maka tidak akan lepas dengan kiasan “Lakon, Dudu Penonton” yang artinya menjadi penonton saja tidak cukup, namun harus menjadi lakon atau terlibat langsung sebagai bagian dari bagian perubahan. Tiga kutipan tersebut tidak begitu saja dipilih sebagai pegangan, tetapi lahir dari semacam akulturasi. Ibu dan ayah saya tinggal di Manado selama kurang lebih tujuh belas tahun. Budaya minahasa menjadi sebagian kecil dari diri saya. Sedangkan sebagian besar waktu saya tumbuh dihabiskan di Jawa. Saat ini saya menempuh pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prodi Hubungan Internasional. Sedang menjadi abdi di beberapa komunitas yaitu GA4P Lamongan, Diaspora Muda Lamongan, DYPLO, dan YIPC Jakarta. Sapa saya melalui sosial media, saya ramah kok! hehe

2 KOMENTAR

Comments are closed.