Semenjak era kepemimpinan kabinet kerja Ir. Jokowi, nampak desa mulai mendapatkan perhatian secara masif. Beberapa terobosan dilakukan oleh pemerintah untuk terus meningkatkan kemajuan desa, di antaranya terdapat pendamping desa yang di terapkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dari sektor pembiayaan, anggaran pemerintah desa juga sudah mulai meningkat dan hal lainnya lagi. Faktor kerentanan (kerawanan) masyarakat desa yang memang menjadi titik sentral kemandekan juga nampak mulai berkembang, yang dulunya menggunakan alat-alat tradisional kini telah mulai menggunakan alat-alat modern.
Namun, jika berbicara soal pengentasan keterpurukan, realitas menyatakan bahwa masyarakat desa dalam skala umum masih menjadi problematika kesejahteraan yang paling utama. Di Indonesia, secara geografis hanya memeliki dua macam tipe daerah; daerah agraris dan daerah pesisir atau laut. Tanah dan laut adalah dua konteks kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Tak dapat dipungkiri, dua macam type ini kemudian yang menjadi tumpuan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Masyarakat yang berada di daerah pesisir laut mayoritas tertinggi akan berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat yang berada di daerah agraris mayoritas tertinggi akan berprofesi sebagai petani. Dan hal ini telah menjadi sebuah tradisi turun menurun, hingga pada era saat ini.
Hal ini sebenarnya sah-sah saja, namun akan menjadi sebuah keterpurukan jika masyarakat desa hanya mengandalkan tradisi turun menurun. Sebab, era saat ini arus modernisasi yang semakin melambung, akan menggerusnya setiap saat jika masyarakat desa secara kapasitas sumber dayanya masih terbatas. Jika mengklasifikan lagi modernisasi kebanyakan lahir dari orang yang memiliki sumber daya mumpuni, sedangkan masyarakat desa lebih mengandalkan hal yang bersifat tradisional, dan tentunya dengan keyakinan turun menurun yang diwariskan oleh orangtuanya. Terlebih kondisi ini di perparah dengani perasingan pasar yang semakin bebas nan ketat, maka masyarakat tradisional secara perlahan telah termarginalisasi keberadaannya.
Dapat dilihat, perusahaan ataupun pabrik besar saat ini sudah mulai melirik tanah-tanah yang berada di daerah agraris pedesaan. Pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Kendeng Rembang Jawa Timur salah satu contohnya, semua orang mengetahui bahwa pembangunan yang dilakukan akan sangat berdampak terhadap para petani di sekitarnya, dan tentunya bersifat merugikan para petani. Lagi di daerah Agraris Kota Batu, dahulu Kota ini sangat terkenal dengan buah Apelnya, namun maraknya pembangunan wisata dan Home Stay, hunia bagi para wisatawan, di Kota Batu ternyata sangat berdampak terhadap para petani Apel, sebab suhu yang semakin panas akibat pembangunan menjadikan buah Apel tak mau tumbuh dengan baik lagi. Sehingga banyak petani Apel yang kini beralih pada bentuk tanaman-tanaman lain yang hasilnya tak sebesar sewaktu menanam Apel.
Lalu, daerah pedesaan pesisir. Dr. Bagong Suyanto (Anatomi Kemiskinan:2013) mengatakan, “dibandingkan dengan daerah agraris, daerah ini umumnya merupakan kantong-kantong kemiskinan struktural yang acapkali lebih kronis. Sebagian besar masyarakat nelayan yang bertempat tinggal di daerah pesisir umumnya memiliki taraf kesejahteraan hidup sangat rendah dan tak menentu”. Tentu bagi sebagian besar nelayan hal ini telah menjadi ketentuan yang harus di terima.
Jika menelisik sedikit, lagi-lagi arus modernisasi secara tidak langsung menggerus kesejahteraan hidup masyarakat pesisir. masyarakat yang masih menggunakan peralatan melaut tradisional menghasilkan tangkapan ikan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peralatan modern. Belum lagi soal keterbatasan biaya dalam mengelola hasil tangkapan ikan, juga persaingan pasar yang masyarakat pesisir relatif pasrah dengan harga dari tengkulak, sebab keterbatasan sumber daya manusia untuk berani melakukan terobosan-terobosan penjualan yang dapat dikatakan rendah.
Realitas ini, sejatinya tak boleh terus menerus terjadi. Banyak fakta yang mengungkap ketimpangan ini. Tentang kebijakan pemerintah yang justru salah sasaran, tidak diterima oleh yang seharusnya berhak untuk menerimanya. Selain itu tentang program-program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan juga hanya bagus di tingkat rencana, belum sampai pada taraf pelaksanaan. Sebenarnya hal ini sudah menjadi pandangan umum, dan mungkin dapat dikatakan krisis. Banyak anak dari seorang petani atau nelayan yang diberangkatkan untuk menimba ilmu ke luar daerahnya, namun seusai menimba ilmu mayoritas jarang yang mau kembali ke desa dan membantu mensejahterakan masyarakat desanya. Dan hal inilah sebenarnya akar persoalan yang membuat keterpurukan masyarakat pinggiran semakin berkepanjangan.
Dalam keadaan seperti ini, masyarakat kota lah yang diuntungkan. Sebab secara kondisi geografis, masyarakat kota atau lebih tepatnya saya mengatakan masyarakat modern jauh keberadaanya dengan masyarakat desa, dan mayoritas memiliki pendidikan lebih di banding masyarakat desa. Mayoritas mereka pun selalu berkumpul dengan orang yang berpendidikan pula, sehingga ketimpangan sosial pun semakin nampak terlihat. Ironisnya lagi, banyak orang tidak memahami hal ini, entah karena dasar gengsi atau sudah merasa taraf sosialnya berbeda. Sehingga untuk bersentuhan dengan masyarakat pinggiran secara langsung menjadi suatu hal yang bias.
Jika hal ini terus berkelanjutan, maka Indonesia sedang dalam kondisi pertarungan. Bukan pertarungan ideologi apalagi politik, melainkan pertarungan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern. Memprihatinkan bukan? Akan semakin memprihatinkan jika seorang yang sudah memiliki tingkat keilmuan lebih, ternyata enggan kembali ke desa untuk berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa. Lalu siapa yang akan menang jika pertarungan ini terus berlangsung? Masyarakat modernkah? Atau masyarakat tradisional? Modern yang belum tentu jelas asalnya dari indonesia, atau tradisional yang sudah jelas asal kelahirannya dari tanah indonesia?
Batu, 17 April 2018
