“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Demikian nasihat Gus Dur kepada siapapun yang sedang berkuasa dan akan berebut kekuasaan di tahun politik dewasa ini.
Jika tidak demikian, sikap sinisme politik akan semakin pekat menyelimuti kehidupan perpolitikan. Dinamika telah berkembang amat pesat menyebabkan pro kontra yang sangat signifikan. Hal ini menyebabkan sikap anti-politik dan cinta akan politik menjadi rivalitas yang begitu menohok dalam dunia perpolitikan. Kehidupan politik sebenarnya sebagai proses perwujudan perubahan yang cepat. Bagaimana tidak, politik adalah senjata yang tepat untuk menghancurkan kemiskinan dan ketimpangan. Seperti pernyataan Ambrose Bierce (2002), politik sendiri melibatkan suatu pertemuan antara kepentingan-kepentingan dan asas-asas yang berkonflik.
Kelompok-kelompok terorganisir tawar-menawar berkompromi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka. Digerakkan oleh keinginan pragmatik untuk sukses, para politisi bisa melanggar asas-asas moral dalam pengejaran kepentingan-kepentingan mereka. Oleh karenanya semakin banyak kelompok yang berkonflik dalam hal meraih kepentingan kelompok, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Karena konflik tersebut akan melahirkan kesepakatan-kepakatan yang saling menguntungkan masing-masing kelompok dan juga masyarakat.
Melansir dinamika politik yang ada di Indonesia, yang mana perpolitikan di negeri ini ditandai dengan adanya pemilihan umum (pemilu) secara langsung. Konflik yang berkepanjangan melibatkan beberapa organisasi partai dalam proses merebut kekuasan, dijadikan sebagai bahan tolok ukur untuk menandakan bahwa politik saat itu sedang di puncaknya atau tidak diminati sama sekali. Timbulnya konflik dalam medan peperangan disebabkan oleh adanya tujuan-tujuan dan kepentingan kelompok yang berbeda. Kekuasaan yang diraih tentu akan memberikan dampak yang sangat menguntungkan bagi pemenang, mengingat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, proyek-proyek pembangunan, dan juga bantuan-bantuan sosial terhadap masyarakat berada di tangan sang pemilik kekuasaan.
Oleh karenanya, tidak heran jika dalam prosesnya hal-hal menyimpang kerap dilakukan demi kekuasaan, politik yang didalihkan sebagai “win-win solution” menjadi politik yang menghalakan segala cara. Walaupun begitu, setelah mendapatkan kekuasaan tampak sebagian juga tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Namun sebagaimana mengutip pernyataan Thommas Hobbes –seorang filsuf Inggris yang memiliki pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Politik sehat, cerdas, dan berintegritas merupakan hal yang harus diterapkan oleh para politisi, karena sesuatu hal dimulai dengan cara yang baik, akan menghasilkan hal-hal yang baik juga.
Politik sendiri bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kekuasaan, melainkan asas-asas moral dengan nilai-nilai yang abstrak seperti kepentingan nasional, kesejahteraan umum, kemaslahatan bersama, kehendak umum, dan kehormatan sosial.
Kehidupan politik sendiri terbagi atas beberapa sub-sub yang di dalamnya tersirat kiat untuk menciptakan perubahan sosial dengan skala yang cepat berdasarkan pembangunan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran. Politik sendiri bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kekuasaan, melainkan asas-asas moral dengan nilai-nilai yang abstrak seperti kepentingan nasional, kesejahteraan umum, kemaslahatan bersama, kehendak umum, dan kehormatan sosial. Proses lobbying dan perdebatan kesepakatan merupakan langkah untuk terciptanya kemaslahatan bersama, dan celakanya hal ini dikatakan sebagai kepentingan pribadi oleh publik.
Namun bukan kesalahan juga jika banyaknya pernyataan-pernyataan buruk tentang semua kegiatan politik. Bagi politisi hal itu merupakan bahagian dari strategi untuk mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan yang diharapkan, proses perdebatan menyebabkan para politisi harus pandai berdalih dan memainkan logika yang dicampuri dengan pernyataan yang terkadang bertolak belakang dengan fakta, hanya untuk tercapainya tujuan utama. Karena dengan begitu, harapan-harapan yang sudah terpeta dalam benak pikiran terkait kepentingan publik, akan terwujud jika kekuasaan sudah di tangan. Oleh karenanya, kecerdasan dan kemantapan talenta politisi dibutuhkan dalam hal ini.
Tidak hanya di Amerika misalnya yang menjadi contoh praktis dalam menyikapi kehidupan politik sebagai proses terciptanya perubahan sosial dengan cepat. Politik bagi banyak orang di Indonesia pun merupakan persaingan asas (gagasan) yang berganti menjadi persaingan yang bersifat transendental (politik SARA), setiap individu berupaya untuk mencerdaskan diri dalam bidang politik, bersaing dengan kompetitif dan sportif merupakan hal konkret yang dilakukan oleh setiap individual-individual yang ingin berkontestasi. Karena bagi banyak orang masih mempercayai bahwa kehidupan politik termasuk hal final yang akan menetukan baik buruknya kehidupan di masa yang akan datang, dan dunia politik harus dipenuhi oleh orang-orang yang cerdas dan berintegritas.
Karena dalam prosesnya dinamika politik akan berdampak baik jika politisi tersebut dibekali dengan hal-hal seperti pandai dalam berbicara, sigap dan tanggap dalam kondisi yang memprihatinkan, peka terhadap lingkungan sosial, bijak dalam mengambil keputusan, memiliki strategi yang melimpah untuk pembangunan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kegigihan, dan keadilan. Begitu juga dengan sebaliknya, jika kehidupan politik dipenuhi oleh orang-orang yang tidak dibekali secara mendasar dengan ilmu-ilmu perpolitikan, maka bersiaplah menjadi publik yang mengidamkan pembangunan hanya sebatas angan-angan. Meminjam istilah dari Walt Whitman (dalam buku Leaves of Grass: 1856) “Bagaikan marmut yang berlari di roda yang berputar, merasa sudah berlari dengan sangat jauh padahal masih di tempat yang sama.”
Lantas apa sebenarnya yang menyebabkan ada masyarakat dengan perasaan anti-politik? Dan kenapa politik selalu dianggap buruk oleh masyarakat? Bahkan sebaik apapun kegiatan politik, cenderung tetap buruk di mata masyarakat.
Kenyataan yang terjadi saat ini adalah kaderisasi politik tidak berjalan dengan baik dan jarang sekali menggunakan sistem rekruitmen dan kaderisasi yang matang, akibatnya rekruitmen politik dilakukan atas dasar pemilikan uang, dinasti, dan popularitas.
Berkaitan dengan hal di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang terjadi saat ini adalah kaderisasi politik tidak berjalan dengan baik dan jarang sekali menggunakan sistem rekruitmen dan kaderisasi yang matang, akibatnya rekruitmen politik dilakukan atas dasar pemilikan uang, dinasti, dan popularitas. Selain itu, rakyat tidak diajari menjadi partisipan politik sukarela melainkan dimobilisasi dengan cara cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi salah satu diantaranya adalah dengan politik uang. Sehingga pandangan negatif pemuda terhadap politik bisa dibuktikan dalam partisipasi mereka dalam dunia politik.
Saat ini di parlemen tercatat bahwa proporsi anggota DPR masih terbilang lemah, tercermin dari data yang dimiliki Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Dari 560 legislatif DPR RI periode 2014-2019, hanya ada 2,7% anggota dewan yang berusia 20-30 tahun dan 14,5% untuk anggota dewan yang berusia 31-40 tahun. Melalui data tersebut dapat diperkirakan dari rentang usia 31-40 tahun, masih lebih banyak anggota DPR yang berusia 35 tahun ke atas.
Berdasarkan persentase ini kita dapat melihat bahwa partisipasi pemuda dalam politik masih sangat rendah. Padahal peran pemuda dalam politik sangat diperlukan demi melahirkan pemimpin pemimpin yang berkompeten, cerdas, berpengalaman dan berintegritas. Maka pemuda harus bisa keluar dari pola pikir negatif tentang politik, lalu mengembangkan isu-isu positif tentang pentingnya politik didalam masayarakat, agar kita mampu untuk menghalau oknum oknum politik yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi untuk mendapat kekuasaan.
Untuk mengubah pandangan anak anak muda terhadap stigma negatif politik bukanlah hal yang mudah, dan diperlukan langkah langkah strategis dan efektif. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah media sosial, karena di era globalisasi saat ini media sosial menjadi sebuah fenomena baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi khususnya bagi para pemuda. Seorang anak muda bisa menghabiskan waktu sekitar delapan jam per hari demi mengakses media media social. Oleh karena itu media sosial bisa menjadi media yang efektif dan evisien dalam rangka mensosialisasikan nilai-nilai positif dan tujuan penting dari politik.
Generasi muda harus bangkit dan keluar dari pola pikir negatif terhadap politik. Di media sosial biasanya para pemuda bisa lebih interaktif dan kritis, jadi akan lebih mudah untuk menyusun strategi dan isu-isu yang tepat sasaran agar pemuda bisa memahami secara baik dan benar tentang dunia politik yang sesungguhnya. Apabila pihak-pihak terkait mampu untuk mengelola penggunaan media sosial sebagai sarana untuk memperbaiki pandangan masyarakat khususnya pemuda tentang politik. Maka kita akan melihat pemuda-pemuda Indonesia berperan aktif dalam dunia politik demi kemajuan bangsa dan negara. Asalkan tidak ikut-ikutan menyebarkan berita hoax dan menyebarkan ujaran-ujaran kebencian yang malah justru menjelekkan citra politik itu sendiri.
Sudah seharusnya pemuda berani melakukan kampanye media sosial dengan bijak dan baik serta mampu menggiring opini negatif dengan lebih banyak menciptakan framing berita-berita yang positif.
Dengan demikian sudah seharusnya pemuda berani melakukan kampanye media sosial dengan bijak dan baik serta mampu menggiring opini negatif dengan lebih banyak menciptakan framing berita-berita yang positif. Sebagai penutup, jika kita ingin bangsa ini menjadi sejahtera maka kita sebagai anak anak muda harus berperan aktif dalam dunia politik serta bersikap kritis, cerdas, dan berintegritas dalam mendorong sistem politik yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan perubahan sosial masyarakat Indonesia yang lebih baik serta agar mempersempit ruang para politikus jahat atau pengkhianat bangsa seperti para koruptor untuk mendapat kekuasaan. Waalahua’lam []
