Strategi Ketahanan Pangan di Masa Pandemi dan Menjelang Hari Raya Idul Fitri

0
132
ketahanan pangan, petani
Kredit gambar: Twitter Catur Nugraha (@multirejeki)

0Shares
0

Jika poin-poin ketahanan pangan tidak terpenuhi, maka jangan heran jika di situasi pandemi bebarengan dengan hari raya idul fitri kebutuhan pokok melonjak tajam. Hal ini harus diimbangi dengan meningkatnya produktivitas. Sehingga ketahanan pangan tidak melemah di saat terjadi kekurangan. Situasi pelik seperti ini, sebetulnya bisa ditempuh dengan menggalakkan dua hal sederhana. Dari lini desa dan kota saling bahu membahu mencukupi kebutuhan pangan serta petani kota (farming urban) ikut andil mencukupi kebutuhan secara mandiri.

Kampusdesa.or.id–Ketahanan pangan merupakan isu yang selalu seksi untuk dibahas. Karena selain sandang, pangan adalah menjadi kebutuhan primer manusia bahkan seluruh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Di Indonesia aspek ketahanan pangan (food security) telah menjadi isu sentral dalam pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Masalah pangan dan ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari konteks komoditas beras. Hal ini mengingat beras merupakan bahan pangan pokok (staple food) yang dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Selain makanan pokok, masyarakat juga harus memenuhi kebutuhan sumber pangan lainnya baik itu sayur mayur maupun ikan.

Dua minggu lalu Kampus Desa Indonesia mengadakan kajian online seputar ketahanan pangan ala rakyat bersama Kiai Abdullah SAM -pengasuh Pesantren Rakyat Sumberpucung Malang. Hal ini mengingatkan saya enam tahun lalu saat ditugaskan oleh LPPM menjadi relawan mendampingi mahasiswa KKM pemberdayaan masyarakat di Sumberpucung. Pesantren Rakyat adalah satu-satunya tempat binaan yang sudah mandiri secara ekonomi, ekologi, dan agraria.

Semua kebutuhan pokok dan penunjang lainnya baik itu bumbu dapur, sayur, buah-buahan, dan ikan dapat tercukupi karena para santri dan masyarakat sekitar dibudayakan menanam dan budidaya sendiri. Anjuran ini sebenarnya sudah tercantum di dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mau mempraktikan atau tidak. Karena sesungguhnya di dalam bercocok tanam itu juga menerapkan nilai-nilai Islam dan mengandung ibadah. Bukan hanya wiridan dan shalat saja.

Di lain waktu, seminggu yang lalu saya menonton sebuah video dokumenter terbaru di kanal Youtube Watchdoc Documentary yang senada dengan topik ini bahkan lebih sarkasme. Di sana ada beberapa bagian mengulas khusus antara ganasnya rezim kapitalisme dan tidak sejahteranya para petani desa. Banyak lahan petani digantikan industri, lahan yang tidak cocok menanam padi dipaksakan sehingga gagal, dan pemerintah lebih membeli hasil produksi perusahaan swasta daripada hasil para petani desa.

Di samping itu, kebetulan hari ini (23/05) saya melakukan diskusi online via live instagram dengan Mas Benu Nuharto, ketua Lembaga Pengembangan dan Pertanian Nahdlatul Ulama’ (LPPNU) dan salah satu penggerak petani muda di Kabupaten Lamongan. Diskusi yang berlangsung satu jam 15 menit ini cukup menarik. Ternyata dalam kaca mata beliau, pertanian di Indonesia ini masih sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Kalau bisa masuk dalam skala prioritas. Karena sebagai negara yang dilabeli negara agraris, masak tidak semua petani di Indonesia bisa sejahtera.

Hal-hal yang dijanjikan oleh pemerintah mengenai subsidi atau sumbangan berupa bibit dan pupuk sampai saat ini juga belum tersentuh ke petani desa. Para petani tampak mandiri, seperti ada atau tidak ada pemerintah sama saja. Pemerintah seakan-akan belum hadir. Hanya mau datang berkunjung ketika panen melimpah lantas foto-foto, masuk media. Selesai sampai di situ saja.

Hal-hal yang dijanjikan oleh pemerintah mengenai subsidi atau sumbangan berupa bibit dan pupuk sampai saat ini juga belum tersentuh ke petani desa. Para petani tampak mandiri, seperti ada atau tidak ada pemerintah sama saja. Pemerintah seakan-akan belum hadir. Hanya mau datang berkunjung ketika panen melimpah lantas foto-foto, masuk media. Selesai sampai di situ saja. Klaim sebagai petani binaan dan membuat kebijakan pro petani inilah yang tidak terbukti samapai sekarang ganti menteri.

Di Lamongan sendiri alhamdulillah panen raya selalu surplus tidak ada kekurangan, malah sering mengirim hasil panen ke daerah-daerah lain. Namun meskipun seperti itu, para petani masih mengalami kendala terkait banyaknya hama tikus. Petani belum menemukan cara efektif selain memakai jebakan setrum. Padahal, langkah ini selain membahayakan orang lain juga pemilik sawah itu sendiri. Sudah tercatat sekitar 10 orang meninggal karena jebakan ini. Problem hama tikus harus diselesaikan bersama-sama termasuk kesadaran agar tidak memburu ular dan burung hantu sebagai predator alami dalam siklus rantai makanan. Jika keduanya punah, maka tikus akan beranak pinak melimpah tanpa ada pemakannya.

Tidak hanya petani padi maupun jagung, begitu juga para petani tambak masih ada kendala dengan menurunnya harga jual ketika panen melimpah. Padahal Bu Gubernur pernah datang ke pasar ikan Lamongan dan setelah mendengar keluhan masyarakat, ia menjanjikan berupa iming-iming akan dilakukan ekspor besar-besaran dan memberikan pelatihan pengolahan menjadi sebuah produk. Namun sampai saat ini pun belum kelihatan eksekusinya.

Entah bagaimana, petani harus pintar-pintar berpikir tidak sampai rugi dan ada hasilnya. Beberapa membuat BUMDes sebagai wadah pemasaran melalui gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) untuk memangkas banyak pintu agar petani desa tidak rugi. Ini masih belum ada regulasi yang jelas. Atau memang sengaja dibuat bisnis oleh para tengkulak. Tentu hal-hal demikian harus atas dukungan pemerintah.

Terkendala Persoalan Lahan

Indonesia seharusnya diuntungkan dengan masih memiliki banyak desa yang penduduknya mayoritas masih menjadi petani bercocok tanam dan peternak.  Meskipun menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi penurunan luas baku lahan pertanian di Indonesia menjadi 7,1 juta hektar pada 2018 dibanding data sensus 2013 seluas 7,75 juta hektar.

Sementara itu, target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah sulit untuk dicapai. Salah satu penyebabnya adalah luas lahan pertanian yang tidak memadai. Hal ini dibuktikan dari data Bank Dunia pada 2017 yang menyebutkan hanya 31,5% atau 570.000 kilometer persegi lahan di Indonesia yang digunakan untuk pertanian.

Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menjelaskan, sebagai perbandingan, Thailand memiliki lahan pertanian seluas 221.000 kilometer persegi atau 43,3% dari total lahannya. Sementara itu Australia menggunakan 52,9% lahannya untuk pertanian atau seluas 4 juta kilometer persegi. Negara dengan penduduk terbanyak di dunia yaitu China memiliki lahan pertanian seluas 5 juta kilometer persegi atau 54,8% dari total luas lahannya. Perbandingan rasio penduduk dengan lahan di Indonesia adalah 1 orang : 0,22 hektar, Thailand 1 : 0,32 hektar, Australia 1 : 16,67 hektar dan China Tiongkok 1 : 0,35 hektar.

Beberapa aspek dapat dijadikan indikator terjadinya perubahan lebih baik di sektor pertanian di antaranya dapat dilihat dari seberapa besar terjadinya peningkatan produksi pertanian di semua komoditas, membaiknya kesejahteraan petani, berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat pedesaan dan melonjaknya ekspor.

 

Saat ini tuntutan pemerintah untuk bisa daulat pangan akan nihil jika tidak diimbangi oleh perhatian pemerintah di sektor pertanian, yang mana itu tentu saja sesuai dengan Nawacita butir ketujuh yang diusung Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kedaulatan pangan Indonesia. Beberapa aspek dapat dijadikan indikator terjadinya perubahan lebih baik di sektor pertanian di antaranya dapat dilihat dari seberapa besar terjadinya peningkatan produksi pertanian di semua komoditas, membaiknya kesejahteraan petani, berkurangnya kesenjangan pendapatan masyarakat pedesaan dan melonjaknya ekspor.

Jadi, upaya peningkatan produksi pangan, pada beras, tak sebanding dengan lahan pertanian yang menyusut di beberapa daerah. Menurut Mas Benu, andai saja sudah ada Peraturan Daerah (PERDA) berkaitan tentang larangan alih fungsi dari lahan produktif dari pertanian pangan yang ada menjadi lahan pendirian perusahan (pabrik) atau bangunan dalam hal ini perumahan. Mungkin ini bisa meredam berkurangnya lahan pertanian.

Pembebasan lahan pangan dan produksi dan pembebasan kepemilikan hak atas tanah ini yang masih menjadi persoalan sampai sekarang. Ada dua faktor selain memang belum turunnya Perda, yakni para petani merasa penghasilannya kurang jika masih mengolah lahan. Mereka mulai merasa profesi petani belum menjadi sektor yang menjanjikan. Sedangkan ketika dijual dan dibeli oleh pengembang property lebih cepat jadi uang. Ini juga yang sudah mulai terjadi di Lamongan karena adanya revolusi industri besar-besaran, dengan dalih akan menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi warga.

Tawaran Solusi dan Strategi Ketahanan Pangan

Jika poin-poin tersebut tidak terpenuhi, maka jangan heran jika di situasi pandemi bebarengan dengan hari raya idul fitri kebutuhan pokok melonjak tajam namun tidak diimbangi dengan meningkatnya produktivitas. Sehingga ketahanan pangan melemah karena terjadi kekurangan. Situasi pelik seperti ini, sebetulnya bisa ditempuh dengan menggalakkan dua hal sederhana. Dari lini desa dan kota saling bahu membahu mencukupi kebutuhan pangan.

Petani desa tetep bercocok tanam, meningkatkan produktivitas hasil panen. Semestinya pemerintah harus siap hadir di sini, petani desa lebih diperhatikan dan disejahterakan. Bibit dan pupuk disubsidi hingga murah sehingga terjangkau dan tercukupi. Tidak ada monopoli dagang antar tengkulak yang mana justru mereka yang bermain di sektor ini bukanlah petani. Hanya bisnisman yang pandai memainkan pasar.

Di masa pandemi ini justru petani di desa seharusnya lebih menjadi salah satu prioritas dan digenjot lagi produktifitasnya. Sehingga mampu membantu pemerintah menopang kebutuhan di kota dan pusat. Tidah hanya impor dan impor kebutuhan pokok yang mengakibatkan harga jual hasil panen petani lokal sendiri malah jatuh.

 

Di masa pandemi ini justru petani di desa seharusnya lebih menjadi salah satu prioritas dan digenjot lagi produktifitasnya. Sehingga mampu membantu pemerintah menopang kebutuhan di kota dan pusat. Tidah hanya impor dan impor kebutuhan pokok yang mengakibatkan harga jual hasil panen petani lokal sendiri malah jatuh.

Maka, dalam hal ini perlu meningkatkan peran kelompok tani untuk mencapai ketahanan pangan. Memastikan ketersediaan pangan rumah tangga sudah cukup memadai atau stabil terutama tatkala musim menghadapi gagal panen, kekeringan, dan serangan hama penyakit. Terlebih menggait generasi muda agar mau terjun di dunia pertanian.

Baca Juga: Kedaulatan Itu Ada di Desa

Inovasi-inovasi dari generasi muda biasanya lebih uptodate dan fresh, apalagi di era digital ini generasi muda dapat membantu membikinkan start-up semisal ambil peran dalam pemasaran hasil pertanian. Generasi muda di sini dapat berperan dalam pemutusan rantai pemasaran yang panjang. Generasi muda dapat mengumpulkan hasil pertanian suatu desa dan memasarkannya secara langsung pada konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud adalah suatu organisasi atau badan yang membutuhkan bahan pangan dalam jumlah banyak.

Namun terkadang inovasi yang diberikan petani tidak dapat langsung diterima oleh petani. Umumnya petani memerlukan bukti kesuksesan dalam penerapan inovasi tersebut. karena itu, generasi muda diharapkan dapat melakukan pendekatan yang baru agar petani berkenan mengimplementasikan inovasi teresbut. Salah satunya adalah dengan mengajak petani turun langung ke dalam pasar. Generasi muda dapat menunjukkan secara langsung dampak dari panjangnya rantai pemasaran.

Petani kota (urban farming) jika tidak memiliki lahan bisa menggunakan teknologi hortikultura. Berbagai sistem penanaman urban farming contohnya seperti vertikultur, hidroponik, dan akuaponik dapat dengan mudah diterapkan di area terbatas. Para penggiat urban farming dapat menyulap atap rumah menjadi kebun atap, pagar rumah menjadi taman vertikal, dan memanfaatkan plastik, pot bekas dan sebongkah pipa menjadi kebun tanaman hidroponik yang subur.

 

Sedangkan, petani kota (urban farming) jika tidak memiliki lahan bisa menggunakan teknologi hortikultura. Berbagai sistem penanaman urban farming contohnya seperti vertikultur, hidroponik, dan akuaponik dapat dengan mudah diterapkan di area terbatas. Para penggiat urban farming dapat menyulap atap rumah menjadi kebun atap, pagar rumah menjadi taman vertikal, dan memanfaatkan plastik, pot bekas dan sebongkah pipa menjadi kebun tanaman hidroponik yang subur.

Kesadaran ini sungguh sangat berkontribusi dalam ketahanan pangan di kota yang jika mengikuti arus urbanisasi pasti tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan hanya mengandalkan petani desa. Akibatnya permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Dan sebenarnya praktik urban farming ini juga menjadi peluang tersendiri, bida dijadikan bisnis di perkotaan.

Jika cara ini sudah menjadi budaya atau gaya hidup masyarakat perkotaan dan terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksikan untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu sendiri. Tentunya pemerintah kota juga mempunyai andil yang penting dalam menyediakan regulasi khusus untuk mendukung penerapan urban farming, termasuk soal kebijakan hal guna lahan. Dengan demikian petani dapat menjawab tantangan dalam mewujudkan salah satu tujuan SGDs (Sustainable Development Goals) yaitu mengakhiri/tanpa kelaparan (zero hunger).

Kita coba ingat kembali pesan bapak pendiri bangsa, Presiden pertama Repubik Indonesia. Ir. Soekarno pernah menyampaikan “Pangan adalah jatidiri sebuah bangsa”. Begitu juga Mbah Yai Hasyim Asy’ari, “petani adalah penyelamat negeri”. Dari sini Mas Benu menyimpulkan dengan sebuah tagline yang bagus “No Farm, No Food, No Future, No Nation“. Arti sederhananya adalah “kalau tidak ada pangan yaa kukot (bubar)”. Jadi selain penguasaan energi dan ketahanan militer, pangan adalah masa depan bangsa dan negara.

Jika flashbak ke belakang saat jaya-jayanya pertanian di Indonesia negara tetangga semisal Vietnam mau menukar dengan pesawat terbang dan negara lain seperti Thailand yang saat ini pertaniannya mengungguli Indonesia. Padahal dulu dalam sejarah negara tersebut belajar dari Indonesia. Sampai di titik iini mungkin ada yang salah. Maka harapan besar kepada para teman-teman muda mau ikut serta membantu pengembangan di sektor pertanian. Perhatian pemerintah pusat maupun daerah terhadap para petani muda juga sangatlah diperlukan, karena masih terasa sangatlah kurang. Padahal petani adalah tulangpunggung yang harus di support oleh pemerintah. Sehingga, ketika pangan Indonesia maju negara akan menjadi berdaulat, adil, dan makmur. []