Politik Birokasi dan Bencana Alam

0
73

Visi politik yang sejalan dengan kepentingan publik, utamanya terkait dengan responsibilitas tantangan Indonesia sebagai negara dengan tanah yang rentan bencana adalah tolak ukur bagi kualitas seorang representasi figur politik bertanggungjawab. Selain itu, modal individu yang bagus akan semakin bermartabat ketika para figur politik tersebut mampu mentransformasi kebijakannya relevan dengan Indonesia yang rentan bencana. Barangkali ini sekedar politik pencitraan tetapi kemauan figur politik untuk mentransformasi kekuasaannya menjadi bermanfaat bagi masyarakat, utamanya di prevensi dan rehabilitas paska bencana.

Tema yang ingin penulis sampaikan berkenaan dengan judul di atas adalah keterkaitan antara politik, birokrasi, dan bencana alam. Keterkaitan dua disiplin ilmu yakni politik dan Birokrasi merupakan upaya menciptakan struktur pemerintahan yang baik karena setiap kebijakan pada dasarnya merupakan produk politis dalam taraf formulasi hingga implementasi sehingga politik menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat kompleks.

Sedangkan birokrasi sendiri berasal dari disiplin ilmu Administrasi dengan salah satu pokok bahasan adalah Birokrasi (organisasi) pemerintahan dengan begitu keterkaitan antara politk dan administrasi sangatlah kental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya menyediakan pelayanan maksimal untuk masyarakat sesuai tupoksi dari aspek sosial, ekonomi dan politik.

Penulis mengambil satu permasalahan publik yang dirasa masih minim perhatian yakni bencana alam. Salah satu yang mendasari penulisan ini yakni masih rendahnya kebijakan yang pro bencana yaitu tahap pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi. Namun di sisi lain saat bencana alam datang (tanggap darurat) dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi) memang menunjukkan kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilihat pada kasus bencana tsunami aceh tahun 2004 silam, tanggap darurat gunung merapi (sinabung, merapi) serta gunung berapi dan bencana alam lainnya yang turut memakan korban dan masih berlangsung hingga saat ini.

Kesemuanya itu menurut penulis disinyalir karena program penanggulangan bencana belum menjadi prioritas pembangunan dan diperlukan kajian lebih dalam untuk menemukan solusi. Tulisan singkat ini membahas kaitan antara politik, dengan bencana alam serta birokrasi dan bencana alam, masing-masing dibagi dalam dua sesi pembahasan. Untuk sesi pertama akan dibahas kaitan politk dengan bencana alam.

Wajah politik di Indonesia memiliki corak prosedural (modernisasi politik) yang selalu berujung pada elektabilitas, pemenangan, kampanye, pembentukan parpol baru, dan lainya yang selalu menyedot perhatian publik karena semua perhatian tertuju calon pemimpin yang kelak akan dipilih.

Wajah politik di Indonesia seperti yang sudah penulis sampaikan pada tulisan sebelumnya memiliki corak prosedural (modernisasi politik) yang selalu berujung pada elektabilitas, pemenangan, kampanye, pembentukan parpol baru, dan lainya yang selalu menyedot perhatian publik karena semua perhatian tertuju calon pemimpin yang kelak akan dipilih. Calon pemimpin dituntut untuk selalu menawarkan visi, misi yang brilian untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Maka dari itu setiap calon harus merumuskan strategi berdasarkan kekuatan yang dimiliki dengan tidak mengabaikan kelemahan yang dimiliki. Serta melihat peluang dan ancaman yang memungkinkan visi dan misi tersebut bisa menyesuaikan dengan perkembangan terkini di masyarakat.

Publik selalu menanti kebijakan yang pro rakyat dengan berbagai solusi untuk mengatasi permasalahan  ekonomi maupun sosial.  Namun fenomena tahunan bencana alam bisa jadi merupakan penentuan keberhasilan setiap calon pemimpin. Hal tersebut didasarkan pada nasib masyarakat yang sedang dilanda cemas, rasa takut, khawatir karena bencana alam tengah mengepung mereka. Indonesia setiap akhir tahun seperti mendapat kutukan bencana alam.

Indonesia seperti negara yang terus diuji oleh Tuhan dengan berbagai permasalahan bencana alam mulai dari banjir hingga gunung meletus. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa indonesia terdiri dari pulau-pulau, berada pada patahan  dan pertemuan sirkum Altantik dan Mediterania yang merupakan gugus pegunungan yang tingkat keaktifannya tinggi. Disamping itu, letak geografis Indonesia menimbulkan berbagai bencana alam badai, angin puting beliung, tanah longsor, ombak besar, gempa, dsb. Bencana alam tersebut berdampak langsung pada perekonomian masyarakat yang lumpuh seketika, terlebih lagi infrastruktur dan fasilitas umum seperti jalan, perumahan, sekolah, rumah sakit yang rusak akibat bencana harus segera diperbaiki demi berlangsungnya kehidupan sosial yang telah dibangun sebelumnya.

Kebutuhan akan manajemen bencana di Indonesia tergolong masih lemah. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, kita tengok beberapa contoh kasus bencana alam besar seperti tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, letusan Gunung Merapi tahun 2010 sistem penanganan masih mengalami kesulitan. Terlebih lagi masih banyak jenis bencana alam yang patut mendapat perhatian. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional  tahun 2017 menunjukkan bahwa jenis bencana yang sering terjadi yakni banjir 645 kasus, disusul puting beliung 553 kasus dan tanah longsor 506 kasus.

Perlu dipahami bahwa bencana alam merupakan sebuah siklus dan bukan datang pada waktu-waktu tertentu saja. Prioritas program penanggulangan bencana perlu dipahami secara seksama dari pemerintah, masyarakat hingga swasta dimana program tersebut tidak terlepas dari pembangunan berkelanjutan. Upaya pembangunan berkelanjutan ini diperuntukkan untuk masa mendatang agar masyarakat mampu mengatasi permasalahan di lingkungannya secara mandiri berkaitan tentang bencana yaitu tahap mitigasi dan kesiapsiagaan, tahap tanggap darurat dan tahap pasca darurat.

Tentunya politik pencitraan saja tanpa realisasi sangat tidak disarankan karena penulis menilai pencitraan tanpa realisasi merupakan dosa besar untuk mereka yang sedang dilanda musibah dan seakan dipermainkan dengan janji-janji manis saat kampanye.

Kondisi tersebut bisa menjadikan peluang bagi calon pemimpin di masing-masing daerah untuk dijadikan program unggulan penanggulangan bencana pada visi misi yang ditawarkan. Peluang tersebut bukan dijadikan semata-mata untuk kepentingan sesaat. Akan tetapi program prioritas tersebut merupakan kesadaran dan upaya yang responsif terhadap situasi dan kondisi yang sedang dialami masyarakat. Sesuai teori politik bahwa perilaku, budaya dan kebutuhan di masyakat adalah cara terbaik dalam membuat keputusan politik. Tentunya politik pencitraan saja tanpa realisasi sangat tidak disarankan karena penulis menilai pencitraan tanpa realisasi merupakan dosa besar untuk mereka yang sedang dilanda musibah dan seakan dipermainkan dengan janji-janji manis saat kampanye.

Nampaknya para calon pemimpin di masa datang sudah cukup siap untuk penanganan bencana alam di Indonesia khususnya di daerah yang akan dipimpinnya. Pemahaman manajemen bencana sangat tekankan untuk pemerintah, masyarakat dan swasta sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Jurus sakti ini bisa dijadikan program unggulan dalam kontestasi pemilu baik tingkat nasional maupun tingkat daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Komitmen yang tinggi dan iktikad baik sangat dibutuhkan dalam menempatkan penanggulangan bencana sebagai program prioritas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here