Harapannya tidak ada blunder dan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Apalagi menyampaikan statement tidak pada semestinya dan bahkan cenderung ngawur, seperti halnya yang tengah ramai jadi bahan pembicaraan publik baru-baru ini. Sehingga krisis kepemimpinan (leadership crisis) di Indonesia tidak semakin menular. Rakyat Indonesia butuh kebijakan yang tepat dan serius dalam menangani wabah Covid-19 ini.
“Pemimpin mencapai suksesnya melalui pelayanan kepada orang lain, bukan dengan mengorbankan orang lain.”
-H. Jackson Brown, Jr. (New York Times #1 bestselling author)
Kampusdesa.or.id–Akibat wabah virus corona dan ada himbauan work at home, belakangan ini banyak organisasi mengadakan seminar online (webinar). Saya beberapa kali mengikuti baik dari WHO, Jaringan Gusdurian, dan PPI Dunia. Tidak hanya itu, acara diskusi di televisi meskipun tanpa penonton di studio tidak mau kalah untuk membahas terkait virus corona. Karena selama wabah virus corona ini belum menurun atau bahkan belum hilang sama sekali, topik ini pasti masih dibahas banyak orang dengan perspektif multidisplin ilmunya masing-masing. Beberapa bahasan cukup beragam mulai dari pemaparan data jumlah kasus terkini, proses penanganan, langkah lockdown maupun physical distancing, tersedianya alat pelindung diri (APD), dana untuk penanggulangan wabah, dan kebijak-kebijakan pemerintah.
Di samping itu sebenarnya saat mengikuti webinar mengenai virus corona, hal-hal yang sedikit julid dan majelis ghibah (rasan-rasan) pemerintah ini rasanya tidak pernah ketinggalan. Mengingat kebijakan yang tidak tepat sasaran dan pernyataan yang disampaikan ke publik tidak begitu menunjukan sosok pemimpin yang ideal.
Dunia pun menyorot dan membanding bandingan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang dinilai penanganannya masih gagap. Sehingga saat kali pertama kasus ini resmi diumumkan di Indonesia, akhirnya mencuat di berbagai media dan menimbulkan banyak warga panik atau ketakutan. Panic buying terjadi di mana-mana dan tidak manusiawi. Banyak warga yang pergi ke pasar dan supermarket guna memborong sembako. Masker mulai langkah. Jika ada pun itu harganya sangat jauh dari kata normal.
Upaya Penanganan Virus Corona di Indonesia
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri seperti yang dikutip di dalam akun Instagram Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Jumat (27/3) mendesak pemerintah pusat untuk memutuskan agar segera melakukan lockdown terutama Jakarta yang menjadi episentrum pandemi Corona atau COVID-19 di Indonesia, sebelum korban berjatuhan semakin bertambah.
Terkait upaya lockdown, di Indonesia memang tdak mengambil upaya itu. Pemerintah pusat belajar dari negara-negara lain bagaimana dampaknya terhadap ekonomi Inodonesia setelah melakukan lockdown negara. Senada dengan pendapat Piter Abdullah yang dilansir Kompas.com (16/03), ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia ini berpendapat apabila Indonesia menerapkan lockdown, maka dampaknya akan buruk bagi perekonomian. Terkhusus pada sektor internal yang berpotensi kehilangan penghasilan, juga pada sektor produksi yang akan terganggu karena pasokan produk yang berkurang.
Saya paham bagaimana gejolak masyarakat yang tidak sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Apalagi terjadinya tekanan yang lebih menghujam setelah negara jiran Malaysia memutuskan untuk isolasi secara nasional pada tanggal 18 hingga 31 Maret 2010. Otoritas Malaysia secara resmi memberlakukan perintah pengendalian pergerakan atau movement control order (MCO).
Indonesia sendiri hingga hari ini masih belum memberikan pengumuman terkait bakal dilakukannya karantina nasional beralasan sudah dikaji dan diperhitungkan dengan melibatkan para pakar. Dengan dalih dalam konsep penanganan bencana, kebijakan untuk penyelesaian bencana harus hati-hati jangan sampai malah menimbulkan masalah baru.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyatakan saat ini pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya pengendalian pandemi virus corona. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah pengalaman sejumlah negara yang menerapkan karantina wilayah maupun lockdown untuk mengendalikan penyebaran virus corona (Tirto, 30/03)
Leadership Crisis dalam Menghadapi Wabah
Selain presiden selaku pemerintah pusat, di wabah pandemi ini dr. Terawan Menteri Kesehatan di era kabinet era Jokowi jilid dua ini juga diuji kinerjanya. Kebijakan yang absurd dan unfaedah sehingga banyak menuai kritik yang pertama adalah diangkatnya 188 Warga Negara Indonesia (WNI) Anak Buah Kapal (ABK) World Dream yang tiba di Tanjung Priok, Jakarta Utara (14/3/2020) sebagai “Duta Imunitas Corona”.
Saya pribadi sampai saat ini belum ngeh apa tujuan beliau. Mungkin, ini bukan hanya masalah gagalnya komunikasi, tapi juga kegagalan kepemimpinan Kementerian Kesehatan. Tidak heran juga saat Menkes Terawan mengklaim bahwa yang paling penting adalah penanganan kesehatan pasien Corona yang sudah mengikuti standar World Health Organization (WHO). Dia tidak mau bersikap berlebihan untuk masalah penanggulangan karena menurutnya, wabah Corona adalah termasuk “penyakit yang bisa sembuh sendiri.”
Lantas kenapa tidak lebih fokus pada upaca penanganan dan pencegahan seperti penyediaan stock alat pelindung diri (APD) dan aat kesehatan untuk menanggulangi nanti di saat jumlah kasus bertambah, masker dan hand sanitizer pasti ludes seketika. Belum lagi rumah sakit rujukan di ndonesia juga dapat dikatakan fasilitas kesehatannya masih kurang memadahi. Bagaimana poin-poin strategi kesehatan masyarakat lebih menjadi prioritas saat ini. Bukan malah menunjukan ketidak siapan dan lebih kepada mencoba mengurangi kepanikan warga serta berusaha meyakinkan bahwa Covid-19 ini hanyalah wabah biasa.
Ketika melihat fakta di lapangan sekarang banyak pasien menumpuk, rumah sakit rujukan overload, sudah delapan tenaga media gugur, para relawan mencari bantuan donasi karena kekurangan APD untuk tenaga medis dalam menangani pasien terinfeksi Covid-19. Sampai-sampai jika krisis in semakin menjadi, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan sejumlah organisasi profesi tenaga medis lainnya menyatakan merasa perlu untuk menyampaikan protes secara terbuka. Tidak sekadar memprotes, mereka juga mengancam akan melakukan aksi mogok jika pemerintahan tidak memenuhi APD yang dibutuhkan. Kalau ini benar-benar terjadi, siapa yang akan membantu pemerintah untuk menangani pasien.
Jangan lupa bahwa tenaga medis juga manusia yang tentu bisa berpotensi tertular. Apa jadinya jika malah terjadi nosocomial infection.
Selain itu, ada lagi yang menjadi kejanggalan. Dalam hal penerapan protokol standar misalnya. Menkes Terawan dianggap tidak bisa mengadasi krisis wabah Covid-19 dengan baik. Dengan gaya komunikasinya yang santuy dan percaya diri namun lebih terlihat gegabah dan sembrono serta sering mengabaikan protokol standar dalam penanganan krisis membuat masyarakat semakin panik.
Seperti yang dimuat koran Tempo (07/03) berjudul “Blunder Tangani Corona”. Semestinya Indonesia paling tidak sudah memiliki protokol krisis dalam penanganan kejadian luar biasa semacam ini. Karena pernah punya pengalaman ketika menangani wabah sindrom pernafasan akut parah (SARS) dan flu burung beberapa waktu lalu. Jangan sampai lemahnya prosedur standar dan cenderung menyepelehkan dan menganggap enteng virus pandemi ini malah mengakibatkan masyarakat tambah was-was.
Begitu juga juru bicara Penanganan Percepatan COVID-19 Achmad Yurianto terkesan tidak hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik pada Jumat (27/3). Dalam video yang beredar, Yuri sapaan akrabnya mengatakan agar si kaya dan si miskin saling bekerja sama agar tidak menularkan penyakit. “Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting,” jelas Yuri.
Entah apa sebenarnya maksud kalimat menjanggal tersebut. Tapi jika dilihat klarifikasinya justru kemudian malah tidak menjelaskan dan tidak menjawab dari apa yang masyarakat tangkap. Sehingga tidak timbul kehebohan dan semakin memperkeruh suasana. Sebagaimana pendapat Muhammad Isnur, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan bahwa pernyataan pejabat publik yang mempertentangkan antara kelas kaya dan kelas miskin dalam situasi krisis kesehatan, hanya akan memperburuk situasi. Sejauh ini, pernyataan yang dilontarkan Yurianto mencerminkan cara penyelenggara negara menangani Covid-19. Secara tidak langsung masyarakat sedang dipertontonkan diskriminasi dalam penanganan kesehatan.
Contohnya, cerita perlakuan berbeda yang dialami puluhan jurnalis dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang menjalani test Covid-19 di Jakarta, seperti ditulis Media Indonesia (15/03). Kemudian, berita rencana tes cepat Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya. Meskipun, rencana ini ditentang sebagian masyarakat, membuat Presiden Jokowi menyatakan tes massal diprioritaskan untuk tenaga medis.
Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan RS Seluruh Indonesia berpendapat di awal yang dapat menjadi bencana saat yang menganggap remeh itu malah stakeholder (pemerintah). Ia juga meyakini jika Indonesia masih under reported. Boleh jadi ada terduga, orang yang sudah terinfeksi, cuma karena tidak pernah periksa.
Indonesia sekarang dengan jumlah kasus sebanyak 2092 adalah status siaga dan tingkat case fatality rate (CFR) sebesar 8.7% dengan kata lain menduduki posisi ke-2 negara tertinggi di dunia setelah Italia mendekati 10% (9.5%). Harapannya tidak ada blunder dan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat. Apalagi menyampaikan statement tidak pada semestinya dan bahkan cenderung ngawur, seperti halnya yang tengah ramai jadi bahan pembicaraan publik baru-baru ini. Sebut saja Bapak LBP yang terhormat. Sehingga krisis kepemimpinan (leadership crisis) di Indonesia tidak semakin menular. Rakyat Indonesia butuh kebijakan yang tepat dan serius dalam menangani wabah Covid-19 ini.
