Kematangan demokrasi secara ideal adalah lahirnya partisipasi dan praktik politik yang mencerdaskan. Kecerdasan ini akan melahirkan budaya dan peradaban demokrasi yang bertumpu pada nilai-nilai. Kalau ideologi kita Pancasila berarti ya nilai Pancasila. Tetapi, demokrasi kita masih bersifat prosedural dan praktik politiknya pun masih sama pula. Lalu, bagaimana semestinya kita berproses menjadi pelaku politik untuk mewujudkan demokrasi Pancasila yang paripurna ?
Kehidupan bernegara selalu mengalami kompleksitas yang menarik untuk dikaji karena didalamnya terdapat sejumlah masalah yang saling terkait baik masalah antar individu, antar kelompok, antar pemerintah, antar masyarakat dan lain sebagainya. Sebagai warga negara yang ikut memiliki tanggungjawab dalam menciptakan stabilitas politik maka pemahaman atau persepsi tentang politik itu sendiri tidak terbatas pada satu aspek saja. Salah satu konsep besar dalam menciptakan stabilitas politik adalah demokrasi. Memahami demokrasi memerlukan pemikiran yang terbuka agar demokrasi tidak mendoktrin kita dan menciptakan kesalahpahaman dalam melaksanakan tata kelola negara.
Mengutip pernyataan Robert Dahl (1989) bahwa demokrasi memiliki tujuh aspek yaitu 1) pejabat yang dipilih; 2) pemilu bebas dan adil; 3) hak memilih inklusif; 4) hak dicalonkan dalam pemilu; 5) kebebasan menyatakan pendapat; 6) kebebasan berserikat.; dan, 7) hak mendapat informasi alternatif. Aspek tersebut sebagian besar mengarah pada prinsip prosedural yang harus dilakukan jika pemilu ingin sukses.
Namun, demokrasi yang kita jalankan selama ini apakah demokrasi yang sudah benar? Untuk menjawab pertanyaan ini maka diperlukan pengamatan yang tepat dan cermat tentang kondisi existing tentang kualitas demokrasi.
Patologi politik yang sering diperbincangkan yakni korupsi. Terdapat banyak sumber data yang menyajikan data korupsi dari tahun ke tahun. Wakil ketua KPK Busyro (2014) menyebut, banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Terutama dari 12 provinsi dengan potensi kekayaan alam melimpah, ditemukan ada 400 Izin Usaha Pertambangan bermasalah dilegalkan oleh bupati yang pro asing. Kenyataan demikian ini memberikan isyarat bahwa elit politik yang dipilih melalui pemilu belum sepenuhnya menjalankan hakekat dari demokrasi sehingga yang terjadi adalah penggerusan demokrasi itu sendiri.
Bahkan terdapat beberapa partai yang melakukan penjaringan caleg melalui media cetak nasional. Hal ini menunjukkan kurangsiapnya partai politik untuk menghasilkan kader melalui kaderisasi internal partai.
Hampir 10 tahun pasca pemilu 2009 dan 20 tahun pasca reformasi 1998 Indonesia melakukan reformasi bidang politik dengan memberikan hak pilih sepenuhnya pada rakyat. Selama itu pula semakin mempertegas proses individualisasi dan personalisasi kekuasaan di Indonesia. Partai politik yang digadang-gadang mencetak pemimpin amanah justru keteteran. Organisasi partai politik sebagai organisasi modern harus bersaing dengan para tokoh politiknya sendiri. Bahkan terdapat beberapa partai yang melakukan penjaringan caleg melalui media cetak nasional. Hal ini menunjukkan kurangsiapnya partai politik untuk menghasilkan kader melalui kaderisasi internal partai. Kasus ini ditemukan pada partai politik yang baru didirikan dan hanya untuk sekedar memenuhi kuota komposisi caleg.
Perlu juga disadari wajah demokrasi di Indonesia penuh dengan semangat persaingan. Jumlah partai politik yang besar, sistem perhitungan dengan voting baik tingkat daerah maupun nasional mempertegas persaingan terbuka dalam demokrasi Indonesia.
Keterlibatan tim sukses, konsultan politik dan media cetak maupun online memberikan warna tersendiri bagi marketing politik hingga pemilu di Indonesia benar-benar menjadi pesta demokrasi. Praktik demokrasi prosedural ini terlalu menghegemoni sehingga dapat memicu politik primordialisme. Dalam demokrasi prosedural ada jaminan dan prosedur pemilihan pejabat politik. Hak pilih masyarakat dijamin konstitusi. Masyarakat memilih pemimpin politik yang bersaing dalam pemilu. Sedangkan para politisi diberi kesempatan berkompetisi untuk memperebutkan jabatan politik. Demokrasi prosedural inilah yang memberikan ruang bagi politik primordialisme.
Hasrat ingin berkuasa muncul dalam demokrasi prosedural justru tumbuh subur dalam ciri masyarakat tradisional Indonesia. Tak heran hubungan darah atau keluarga/ rezim keluarga tampil sebagai pemimpin dalam proses demokrasi tingkat lokal. Pilkada tingkat lokal diisi oleh elit suami-istri, orang tua-anak, kakak-adik (subhan,2010).
Demokrasi deliberatif menekankan pada diskusi atau musyawarah untuk kepentingan publik dengan mengutamakan persamaan dan kesetaraan bagi warga negara. Demokrasi partisipatoris menjadikan warga negara berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan guna mengatasi permasalah yang ada pada mereka.
Dari sini sudilah kita memahami bahwa demokrasi tidak hanya dari aspek prosedural melainkan juga demokrasi agregatif, deliberatif dan partisipatoris. Demokrasi agregatif menuntut adanya partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan publik karena rakyatlah yang paling tahu kebijakan terbaik bagi dirinya. Demokrasi deliberatif menekankan pada diskusi atau musyawarah untuk kepentingan publik dengan mengutamakan persamaan dan kesetaraan bagi warga negara. Demokrasi partisipatoris menjadikan warga negara berinteraksi secara langsung dalam pembahasan perumusan kebijakan guna mengatasi permasalah yang ada pada mereka.
Selain pemahaman tersebut, meminjam istilah Nurcolish Madjid bahwa demokrasi bisa dibentuk sebagai perwujudan masyarakat madani jika terdapat civility (keberadapan dan keadilan) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, konsentrasi pada politik prosedural tidak dijadikan justifikasi politik untuk kepentingan politik jangka pendek karena pembangunan politik (civility) jauh lebih penting daripada modernisasi politik.
BURHANUDIN MUKHAMMAD FATURAHMAN, LULUSAN MAGISTER ILMU ADMINISTRASI UNIVERITAS BRAWIJAYA, TERTARIK PADA KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK, SOSIAL POLITIK
