Tindak kekerasan dan communal violence yang terjadi di India tentu tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembenar tindakan aksi membakar bendera negara lain, sweeping, maupun memutus hubungan diplomatik. Lantas apa bedanya? Jika kita juga ikut menyikapi atau menanggapi peristiwa itu dengan tindakan serupa ekstrimisme pula, bukannya menyelesaikan masalah, namun mengkloningnya menjadi permasalahan baru.

Kampusdesa.or.id–Sekitar tiga minggu yang lalu, saya mendapat kiriman tautan video Youtube dari kawan asal Pakistan terkait kasus penyerangan terhadap seorang pemuda Muslim India bernama Mohammad Zubair (37) sepulang dari masjid. Tak hanya itu, saya juga mendapat kiriman video lain, mulai bentrokan massa hingga pembakaran masjid-masjid. Sikap saya tentu tidak langsung percaya begitu saja. Hal-hal semacam ini cukup sensitif, maka perlu sikap hati-hati dalam mendiskusikannya di ruang publik. Karena saya punya teman sekampus dari berbagai latar belakang agama yang berbeda. Pun pula, di kampus tempat saya belajar, saya cukup akrab dengan beberapa mahasiswa dari luar negeri, khususnya India.

Saya mencoba ber-tabayyun kepada teman-teman yang aktif pada isu-isu kemanusiaan serta teman saya yang sedang belajar di India. Hal itu pernah saya lakukan sebelumnya saat kawan saya menunjukkan video konflik Kashmir antara Pakistan dan India pertengahan tahun lalu. Rupanya video yang viral itu benar adanya. Penyerangan terhadap umat Islam di New Delhi merupakan rangkaian peristiwa bentrokan yang terjadi sejak Ahad (23/2/2020) di tiga area yang ditempati mayoritas masyarakat Muslim, berjarak sekitar 18 kilometer dari New Delhi.

Berbagai media memberitakan apa pemicu dari perselisihan tersebut. Ternyata bentrokan ini dipicu serangan terhadap kelompok Muslim yang menolak Undang-Undang Citizienship Amendment Bill (CAB) oleh kelompok Hindu pendukung UU tersebut di tengah kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bentrokan terjadi sepanjang tiga hari berturut-turut, menewaskan 45 orang dan sekitar 250 orang lainnya terluka dari kedua belah pihak maupun aparat keamanan–kebanyakan dari pihak Muslim.

Lebih jauh lagi setelah saya melakukan penelusuran, saya menemukan video viral itu pertama kali diunggah oleh pegiat HAM India, Arjun Sethi di akun media sosial (Twitter) @arjunsethi18. Dalam sebuah video tersebut, seorang pemuda bahkan sempat mencabut simbol bulan bintang dari sebuah masjid. Bersamanya, seorang laki-laki mengibarkan bendera Saffron, lambang kelompok sayap kanan Hindu India.

Situs BBC melaporkan bahwa akibat berlakunya UU diatas, umat Muslim India wajib untuk membuktikan bahwa mereka memang warga negara India.

Situs BBC melaporkan bahwa akibat berlakunya UU diatas, umat Muslim India wajib untuk membuktikan bahwa mereka memang warga negara India. Sehingga ada kemungkinan warga Muslim India justru akan kehilangan kewarganegaraan tanpa alasan. Media Al Jazeera menulis, partai oposisi Kongres Nasional India berpendapat hukum ini sangat diskriminatif untuk umat Muslim, terlebih diberlakukan di negara sekuler dengan penduduk 1,3 miliar yang mana 14 persen (200 juta) diantaranya adalah masyarakat Islam. Yang dikritik dari UU CAB adalah langkah tersebut bagian dari agenda supremasi Hindu dibawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi yang berkuasa sejak 6 tahun lalu.

Kalau saya coba menganalisis, mungkin ini ada hubungannya dengan berita yang pernah saya baca di laman web foreignpolicy.com yang berisi konten-konten politik luar negeri bulan lalu (21/2/20). Berita ini terkait Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) dan Daftar Warga Negara India (NRC) yang diusulkan seluruh India akan meminta warganya untuk membuktikan bahwa ia orang India. Jika tidak dapat membuat dokumen yang diperlukan, dia akan kehilangan kewarganegaraannya dan dinyatakan sebagai penyusup serta bisa dideportasi ke negara yang tidak pernah dikenalnya atau ditinggalkan tanpa kewarganegaraan.

Cukup pelik memang. Namun, yang menjadi pemicu konflik bahkan dikecam berbagai negara Muslim di dunia adalah adanya kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap warga India yang beragama Islam.

Cukup pelik memang. Namun, yang menjadi pemicu konflik bahkan dikecam berbagai negara Muslim di dunia adalah adanya kebijakan yang dinilai diskriminatif terhadap warga India yang beragama Islam. Sebagaimana berita dari The New York Time (28/2/20), hukum kewarganegaraan yang baru ini, diindikasi membuat lebih mudah bagi para migran dari setiap agama di Asia Selatan –yang penting kecuali Islam, untuk menjadi warga negara India. Hal ini yang menuai protes ratusan ribu Muslim India. Mereka bergabung dengan mahasiswa, akademisi, aktivis hak asasi manusia serta pihak-pihak yang kuatir tentang arah kebijakan baru negara itu. Banyak dari mereka mengatakan undang-undang baru ini merupakan ancaman besar bagi tradisi India sebagai negara sekuler dan inklusif.

Menanggapi kerusuhan di India, pengkhotbah asal India Zakir Naik ikut bekomentar. Ia meminta publik untuk menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan yang terjadi di New Delhi. “Seruan tulus kepada para Muslim di seluruh dunia untuk berbicara menentang penganiayaan terhadap saudara-saudari Muslim kita di New Delhi, India,” tulis Zakir Naik di laman akun Facebooknya, Sabtu (29/2/2020).

Mungkin sejalan dengan itu, berbagai kalangan umat Islam “ekstrem” di Indonesia ikut andil bersuara. Saya baca berita di Line Today (6/3/20) kalau ada aksi massa gabungan dari Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) hingga Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan beberapa simpatisan HTI menggelar aksi di depan kantor Kedubes India di Kuningan, Jakarta. Aksi tersebut katanya sebagai bentuk rasa solidaritas terhadap Muslim di India.

Anehnya, setelah saya baca berita yang dinaikkan oleh Tagar.id tersebut justru malah dihujani komentar pedas dari para netizen. Dikarenakan isi dari demo tersebut salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif. Ia mengancam bakal menutup usaha rumah produksi film milik Raam Punjabi, Multivision Plus, apabila yang bersangkutan tidak membuat pernyataan mengecam persekusi yang dialami umat Islam di India.

Dari sini bisa disimpulkan sendiri. Tindakan aksi turun ke jalan disertai ancaman sweeping atau boikot orang India yang ada di Indonesia, jelas tak relevan dan nirfaedah. Ditambah, aksi membakar bendera negara India oleh massa demostran dan orator lain sembari berkoar-koar di atas mobil komando meminta agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Saya rasa hal itu terlalu berlebihan dan jadi gagal paham atau malah kontraproduktif.

Tindak kekerasan dan communal violence yang terjadi di India tentu tidak bisa dijadikan alasan sebagai pembenar tindakan aksi membakar bendera negara lain, sweeping, maupun memutus hubungan diplomatik. Lantas apa bedanya? Jika kita juga ikut menyikapi atau menanggapi peristiwa itu dengan tindakan serupa ekstrimisme pula, bukannya menyelesaikan masalah, namun mengkloningnya menjadi permasalahan baru.

Saya kira permasalahan minoritas dan rasisme sampai kapanpun akan terus terjadi dimana-mana. Kita harus bisa memahami dari segi sosio kultur dan sudut pandang historisnya. Perlu dipelajari bagaimana konflik itu terjadi, apakah ada perbedaan ideolog politik di negara tersebut dengan negara kita. Sehingga kita tidak bisa seenaknya memukul rata begitu saja. Toh, jika kita tidak menyukai agama atau golongan kita diusik, maka janganlah mengusik yang lain. Di situlah kita belajar arti dari toleransi sesungguhnya. Wallahua’lam.